Dana Transfer Menyusut, Zulmaeta Pangkas Program Tak Mendesak: Rp34 Miliar Disiapkan untuk Pasar Ibuh
padangexpo.com // Payakumbuh
Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Payakumbuh mengencangkan ikat pinggang dalam menyusun APBD 2027. Sejumlah program yang dinilai belum mendesak harus dikorbankan demi menjaga prioritas pembangunan dan mengamankan kepentingan ekonomi masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta justru memastikan penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh tetap menjadi prioritas dengan dukungan anggaran mencapai Rp34 miliar pada 2027. Sebaliknya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terpaksa ditunda.
Sikap tersebut ditegaskan Zulmaeta usai penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).
Zulmaeta mengakui penyusunan APBD 2027 dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan. Penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan arah belanja pembangunan.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ungkapnya di hadapan anggota DPRD.
Menurutnya, rasionalisasi anggaran bukan sekadar memangkas belanja, melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Di antara sejumlah prioritas yang dipertahankan, pembangunan Kawasan Pasar Ibuh menjadi salah satu keputusan strategis Pemko Payakumbuh. Dengan alokasi Rp34 miliar, proyek tersebut diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi kerakyatan.
Zulmaeta menilai pembenahan Pasar Ibuh tidak cukup dipandang sebagai pembangunan infrastruktur fisik. Lebih jauh, revitalisasi kawasan perdagangan itu diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, memperkuat daya saing perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, pilihan mempertahankan proyek tersebut membawa konsekuensi terhadap agenda pembangunan lainnya.
Pengembangan RSUD Kota Payakumbuh yang sebelumnya direncanakan harus ditunda pada tahun anggaran 2027. Meski demikian, Zulmaeta menegaskan penundaan tersebut bukan berarti pemerintah mengabaikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Sebaliknya, masa penundaan akan dimanfaatkan untuk mematangkan perencanaan teknis, dokumen pembangunan, tahapan pelaksanaan, hingga skema pembiayaan agar pembangunan nantinya dapat berjalan lebih terukur dan berkualitas.
“Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD,” tegasnya.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Payakumbuh atas sinergi dan berbagai masukan selama pembahasan Ranperda APBD 2027. Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut akan memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Zulmaeta turut menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh perangkat daerah agar mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini. Langkah ini penting untuk mencegah keterlambatan kegiatan dan memastikan serapan anggaran berjalan optimal.
“Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata,” pungkasnya.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, APBD 2027 menjadi ujian bagi ketepatan pemerintah dalam menentukan prioritas. Tantangannya bukan sekadar bagaimana menghemat anggaran, tetapi bagaimana memastikan pembangunan tetap bergerak dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (Ken)
