Elzadaswarman Sentil Pengelola Keuangan Payakumbuh: Jangan Tertib Hanya Saat Auditor Datang!
padangexpo.com // Bukittinggi
Pengelolaan keuangan daerah tidak boleh sekadar berorientasi pada kelengkapan administrasi, apalagi baru sibuk membenahi dokumen ketika auditor datang. Ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja sejak awal setiap proses penggunaan anggaran.
Pesan tegas itu disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Mewakili Wali Kota Zulmaeta, Elzadaswarman menegaskan bahwa penatausahaan pengeluaran daerah bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian penting dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan dan pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
“Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Elzadaswarman, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi, efektivitas, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan menjadi kebutuhan mendasar. Kesalahan administrasi, lemahnya pengendalian, hingga ketidakcermatan dalam mempertanggungjawabkan belanja harus dicegah melalui pemahaman regulasi dan kompetensi yang memadai.
Bimtek yang mengusung tema Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penatausahaan Pengeluaran Daerah tersebut diikuti 82 peserta dari lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Kegiatan berlangsung selama empat hari, 11–14 November 2026.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh, Andi Narwan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kemampuan teknis para pengelola keuangan di setiap perangkat daerah.
Sebanyak 82 peserta terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, serta pejabat dan staf BKD Kota Payakumbuh.
Menurut Andi, penguasaan prosedur penatausahaan pengeluaran, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga penyusunan dokumen pertanggungjawaban merupakan kompetensi yang wajib dimiliki setiap pengelola keuangan.
“Pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah dituntut memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, khususnya dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, pemanfaatan aplikasi SIPD RI, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta penyusunan pertanggungjawaban yang akuntabel,” jelasnya.
BKD menargetkan pelatihan ini mampu menekan kesalahan administrasi, memetakan titik-titik rawan dalam pelaksanaan belanja daerah, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal APBD.
Untuk memastikan materi yang diberikan benar-benar aplikatif, BKD menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi dari KPP Pratama Payakumbuh mengenai kewajiban perpajakan dalam transaksi belanja daerah. Materi kemudian dilanjutkan oleh Kepala BKD terkait strategi peningkatan kualitas belanja daerah.
Memasuki hari kedua, narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan mengupas kebijakan penatausahaan, mekanisme pembayaran belanja melalui SPP, SPM, dan SP2D, pengujian dokumen pertanggungjawaban bendahara, hingga pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota.
Sementara hari ketiga difokuskan pada implementasi digital melalui SIPD RI bersama narasumber Pusdatin Kemendagri. Pembahasan meliputi mekanisme belanja UP, GU, TU, dan LS, penerbitan SP2D daring, hingga pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah.
Rangkaian kegiatan akan ditutup pada hari keempat oleh Tim Bidang Akuntansi BKD Kota Payakumbuh, sekaligus penyerahan hasil evaluasi pra dan pascapelatihan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
Melalui bimtek tersebut, Pemko Payakumbuh ingin memastikan pengelolaan APBD tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga benar secara prosedur, transparan dalam pelaksanaan, serta kuat dalam pertanggungjawaban.
Sebab, kualitas pemerintahan bukan hanya dinilai dari seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga seberapa tertib uang rakyat dikelola dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.(Ken)
