BFM Resmi Dimulai, Lima Puluh Kota Siap Jadikan Hutan Lestari sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat
padangexpo.com // Lima Puluh Kota
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menegaskan komitmennya mengawal penuh pelaksanaan Proyek Blended Finance Model (BFM) sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian perhutanan sosial, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, saat membuka Kick Off Proyek Blended Finance Model (BFM) untuk Kemandirian Perhutanan Sosial di Jorong Ulu Aie, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Selasa (7/7/2026).
“Kami berkomitmen penuh mengawal, mendukung, dan menyukseskan Program Blended Finance Model. Pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta lembaga pendamping KKI Warsi, WRI, dan QBAR agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Safni.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI Catur Endah Prasetiani, Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Damayanti Ratunanda, Wakil Bupati Lima Puluh Kota Ahlul Badrito Resha, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ferdinal Asmin, jajaran perangkat daerah, Direktur KKI Warsi, Direktur WRI Indonesia, Direktur QBAR, para camat, wali nagari, hingga pelaku usaha.
Blended Finance Model merupakan skema pembiayaan inovatif yang menggabungkan dana pemerintah, lembaga donor, dan investasi swasta untuk mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
Di Kabupaten Lima Puluh Kota, program ini difokuskan pada penguatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui kolaborasi berbagai mitra pembangunan. Daerah ini memiliki potensi besar dengan kawasan perhutanan sosial seluas sekitar 46.200 hektare, yang mencakup 41 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan menaungi 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Safni menegaskan, perhutanan sosial bukan hanya membuka akses masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan secara legal, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
“Melalui perhutanan sosial diharapkan masyarakat memiliki akses yang setara dalam mengelola hutan dan lahan, serta memanfaatkan hasil hutan sesuai prinsip kelestarian dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan KUPS Tarusan Dalam Mandiri dan seluruh KUPS di Kabupaten Lima Puluh Kota agar memanfaatkan peluang pendanaan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Ini adalah amanah besar. Kelola dengan jujur, tingkatkan kedisiplinan, jaga mutu produk, dan buktikan bahwa masyarakat Lima Puluh Kota mampu menjaga hutan tetap lestari sekaligus menggerakkan ekonomi daerah secara mandiri,” pesannya.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, Catur Endah Prasetiani, menjelaskan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat hukum adat untuk mengelola kawasan hutan negara, hutan hak, maupun hutan adat.
Menurutnya, program tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga dapat mengembangkan berbagai usaha produktif tanpa merusak ekosistem.
“Masyarakat dapat membudidayakan kopi, madu, mengembangkan ekowisata, hingga berbagai usaha produktif lainnya selama tetap menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur KKI Warsi Adi Junaidi mengungkapkan, proyek BFM akan menjembatani kebutuhan pembiayaan bagi 43 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang tergabung dalam empat koperasi.
Melalui dukungan pembiayaan tersebut, berbagai komoditas unggulan seperti kopi, gula aren, dan madu diharapkan mampu berkembang menjadi produk yang memiliki daya saing lebih tinggi.
“Program ini hanya dilaksanakan di tujuh provinsi di Indonesia, dan untuk Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi satu-satunya daerah pelaksana,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Ferdinal Asmin menyampaikan bahwa peluncuran proyek BFM juga dirangkaikan dengan peresmian Rumah Produksi Kopi KUPS Tarusan Agam Mandiri.
Menurutnya, rumah produksi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil perhutanan sosial, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar hutan dan menekan laju deforestasi.
Selain kopi, berbagai komoditas yang dikembangkan melalui program ini meliputi madu, serai wangi, gula aren, pupuk organik, agroforestri, hingga ekowisata.
“BFM hadir sebagai solusi pembiayaan terpadu melalui skema blended finance agar kelompok usaha perhutanan sosial mampu tumbuh menjadi unit usaha yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Ferdinal(Ken)
