DPRD Bukittinggi Gelar Rapat Paripurna Terkait Ranperda Tentang Pencabutan Perda Kota Bukittinggi No 11/2016 Tentang LKK Resmi Dicabut

padangexpo.com (Bukittinggi)

DPRD Kota Bukittinggi gelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, bertempat di Gedung DPRD, Senin (22/05-23).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ini, merupakan inisiatif DPRD yang telah

dihantarkan secara resmi dalam Rapat Paripurna pada tanggal 7 Juni 2022. Untuk melakukan pembahasan, dibentuk pansus pada tanggal 9 Agustus 2022.

Pansus bersama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pembahasan kembali terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan pada tanggal 12 Mei 2023.

“Hasil pembahasan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Gabungan Komisi dan disetujui oleh Fraksi fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna Internal pada tanggal 19 Mei 2023, sehingga pada hari ini dapat dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama,” ujar Beny Yusrial.

Ketua Pansus sekaligus Juru bicara DPRD Kota Bukittinggi, Erdison Nimli,, menjelaskan, selama pembahasan tidak banyak terjadi perubahan pada substansi draf raperda, hanya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan Teknis penyusunan rancangan peraturan Daerah

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena perda ini hanya berupa perda pencabutan.

“Dengan lahirnya peraturan daerah ini nantinya kami harapkan agar Saudara Walikota segera menyiapkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Wali Kota agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, dan demi menghindari rasa ketidakpastian masyarakat terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang eksistensinya kokoh di dalam kehidupannya,” jelas Erdison Nimli.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, menyampaikan apresiasi pada Pimpinan dan Anggota DPRD Bukittinggi dan juga Pansus yang telah menginisiasi serta membahas Ranperda Kota Bukittinggi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang merupakan tindak lanjut dan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Ranperda ini, tentunya menjadi dasar untuk Pemko membuat kebijakan selanjutnya.

“Pemerintah kota bukittinggi telah menyiapkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Walikota agar tidak terjadi kekosongan regulasi yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang bertujuan agar tidak terdapat dualisme pengaturan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kota Bukittinggi,” ujar Marfendi. (fadhil)