Pemko Payakumbuh Kunci Kinerja OPD: Monev Digelar Maraton, Program Dipacu Tanpa Toleransi
padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat kendali atas jalannya program dan kegiatan perangkat daerah. Instruksi Wali Kota Zulmaeta dalam evaluasi kinerja Triwulan I 2026 langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret: rapat monitoring dan evaluasi (monev) digelar maraton selama tiga hari di Balaikota, 8–10 April 2026.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dikumpulkan, dibedah, dan diuji kinerjanya dalam tiga sesi berbeda sesuai koordinasi Asisten I, II, dan III Sekretariat Daerah. Tidak ada ruang abu-abu—setiap capaian, hambatan, hingga detail teknis pengadaan dipaparkan terbuka.
Fokus utama monev adalah realisasi fisik dan keuangan hingga akhir Maret 2026. Namun, yang disorot bukan sekadar angka, melainkan kualitas eksekusi. Pemko juga menguliti kepatuhan OPD dalam penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SiRUP—indikator penting transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.
Tak kalah krusial, rapat turut mengevaluasi realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan keterlibatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ini menjadi sinyal tegas: belanja pemerintah harus berdampak langsung pada penguatan ekonomi lokal, bukan sekadar formalitas administrasi.
Dalam forum itu, sejumlah program strategis ikut disorot tajam. Mulai dari agenda nasional seperti pembentukan Koperasi Merah Putih, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Sejuta Rumah, hingga isu sensitif kelangkaan pupuk dan BBM. Sementara di level daerah, perhatian diarahkan pada revitalisasi pasar, pembenahan RSUD Adnan WD, rencana transportasi publik ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur kota yang lebih humanis.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Nofriwandi, menegaskan bahwa hasil evaluasi tidak boleh berhenti di meja rapat.
“OPD harus bergerak cepat. Tindak lanjuti, percepat realisasi, dan pastikan semua berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, yang menuntut peran aktif OPD dalam mengawal program strategis nasional di daerah. Ia bahkan menyoroti perlunya monitoring ketat terhadap distribusi BBM untuk mengantisipasi gejolak harga dan kelangkaan.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ifon Satria Can, menegaskan monev sebagai instrumen kontrol yang tak bisa ditawar.
“Setiap kendala harus diidentifikasi dan diselesaikan secara terukur. Data juga harus akurat, terutama dalam SiRUP, karena ini menyangkut transparansi,” ujarnya.
Dari forum tersebut, berbagai persoalan mengemuka: keterlambatan pelaksanaan, kendala administrasi, hingga optimalisasi sistem pengadaan digital. Namun yang membedakan, monev kali ini tidak sekadar menginventarisasi masalah—melainkan memaksa OPD menyodorkan solusi.
Langkah ini menegaskan satu hal: Pemko Payakumbuh tidak lagi mentolerir kinerja setengah jalan. Dengan pengawasan ketat dan evaluasi berlapis, target pembangunan 2026 dipacu agar lebih cepat, tepat sasaran, dan benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat( Ken)
