Pemko Payakumbuh Sosialisasikan Aturan Baru LKPP, Kontraktor Lokal Diminta Lebih Profesional
padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh memperkuat pembinaan pelaku jasa konstruksi dengan menyosialisasikan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026. Regulasi terbaru ini diharapkan menjadi pedoman bagi pengguna maupun penyedia jasa konstruksi agar proses pengadaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Kegiatan yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026), dibuka Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal.
Membacakan sambutan Wali Kota, Yasrizal menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran dan perencanaan, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
Menurutnya, pembinaan jasa konstruksi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan setiap pekerjaan terlaksana secara aman, tepat waktu, efisien, dan memenuhi standar.
Ia juga meminta para pelaku usaha memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami perubahan regulasi yang menggantikan ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
“Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” tegasnya.
Yasrizal menambahkan, semakin besar keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan, semakin terbuka pula peluang peningkatan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, integritas dan profesionalisme harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses pengadaan.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Payakumbuh, Ferry Novrizal, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Ia menyebutkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan, serta tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
“Pemahaman terhadap perubahan aturan sangat penting untuk mencegah kesalahan administrasi maupun temuan hukum, baik dalam proses pemilihan penyedia maupun pelaksanaan kontrak,” jelas Ferry.
Sosialisasi ini diikuti 61 peserta yang terdiri dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Materi disampaikan dalam tiga sesi dengan menghadirkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang memaparkan program perlindungan tenaga kerja. Sementara Mega Chandra Sera dari LKPP RI mengulas substansi Peraturan dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, peserta diminta segera menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan terbaru.
Melalui sosialisasi ini, Pemko Payakumbuh berharap tidak ada lagi kelalaian dalam memahami regulasi pengadaan jasa konstruksi. Sebab, pembangunan infrastruktur yang berkualitas membutuhkan kontraktor yang kompeten, tenaga kerja yang terlindungi, serta proses pengadaan yang taat aturan.(Ken)