padangexpo.com | Koto Baru
Dalam upaya untuk percepatan penurunan angka stunting, Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmen melalui pelaksanaan aksi konvergensi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Solok tahun 2025, di Aula Islamic Center, Koto Baru, Rabu (2/7).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Andre Ola, kepala OPD lingkup Pemkab Solok, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, camat se-Kabupaten Solok, kepala puskesmas, koordinator PLKB, serta seluruh anggota TPPS Kabupaten Solok.
Bupati Jon Firman Pandu menegaskan rapat koordinasi TPPS ini bukan hanya sekadar rutinitas seremonial, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, khususnya dalam menekan angka stunting.
“Data sangat penting untuk kita optimalkan by name by address, lalu kita sinkronkan dengan data BPS agar valid dan benar-benar menjadi dasar penetapan intervensi penanganan stunting. Saya harap seluruh stakeholder bersinergi untuk fokus membenahi penanganan stunting di Kabupaten Solok,” kata Bupati.
Bupati juga menyampaikan, meningkatnya angka stunting di Kabupaten Solok harus menjadi alarm bagi semua pihak agar segera melakukan langkah-langkah konkrit, tepat sasaran, dan terukur.
“Kami meminta jajaran TPPS, OPD terkait, hingga unsur pemerintahan terdepan seperti camat dan kepala puskesmas agar solid dalam memonitor dan menindaklanjuti program-program intervensi stunting di wilayah masing-masing,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Solok, Maryeti Marwazi, dalam laporannya menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Solok berdasarkan data tahun 2024 masih berada di angka 29,5%. Angka ini dinilai cukup tinggi dan menjadi tantangan serius dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Solok.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan rakor ini merupakan salah satu bagian dari aksi konvergensi yang digariskan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sekaligus merujuk Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampanye nasional percepatan penurunan stunting.
Rakor TPPS 2025 ini sendiri diharapkan mampu memperkuat koordinasi, menyelaraskan rencana kerja lintas OPD, serta merumuskan strategi tindak lanjut yang lebih terpadu. Dengan langkah-langkah konkret, diharapkan penurunan angka stunting di Kabupaten Solok dapat tercapai secara signifikan menuju target pembangunan manusia yang berkualitas dan mendukung visi Indonesia Emas 2045. (yosep)
