Wako Ramlan Hantarkan Tiga Ranperda Tentang APBD 2027, Penanggulangan Bencana dan BPRS Jam Gadang
Bukittinggi, Padang Expo
Wali Kota Bukittinggi hantarkan secara resmi 3 (tiga) Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2027, Penanggulangan Bencana, serta Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, di Gedung DPRD, Senin, (12/10-2026).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tindak lanjut kesepakatan KUA-PPAS antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi pada 29 September 2026.
Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana diperlukan sebagai landasan hukum dalam menghadapi kondisi Kota Bukittinggi yang rawan bencana, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang sebagai penyesuaian terhadap regulasi terbaru.
“Ketiga rancangan peraturan daerah ini diharapkan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang dalam mendukung perekonomian daerah,” jelas Syaiful Efendi.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ranperda ini berpedoman pada KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD, serta disusun untuk mewujudkan visi RPJMD 2025–2029, yaitu Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya dengan tema Transformasi Kota Terintegrasi Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
“Adapun postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp568,40 miliar, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185,49 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp382,91 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp906,25 miliar, terdiri dari belanja operasi Rp740,33 miliar, belanja modal Rp164,42 miliar, dan belanja tidak terduga Rp1,50 miliar.
Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD mencatat defisit sebesar Rp337,85 miliar. Pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp 28 miliar, sehingga rancangan SILPA tahun berkenaan tercatat minus Rp309,85 miliar,” ujar Ramlan Nurmatias.
Wako menjelaskan hantaran Ranperda tentang Penanggulangan Bencana. Penyusunan Ranperda ini dilatarbelakangi kondisi geografis Kota Bukittinggi yang memiliki potensi berbagai ancaman bencana, antara lain gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, dan kebakaran.
Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Materi pengaturannya mencakup tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, kesiapsiagaan, penanganan darurat, pemulihan pascabencana, kerja sama, peran serta masyarakat, pengawasan, pelaporan, serta pendanaan.
Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Bukittinggi berharap perlindungan terhadap masyarakat semakin kuat, budaya sadar bencana semakin berkembang, serta penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Dan Hantaran Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang (BPRS Jam Gadang). Ranperda ini merupakan upaya penyesuaian terhadap perkembangan regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Penyesuaian tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan nomenklatur dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, permodalan, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan profesionalitas BPRS Jam Gadang.
“Wako berharap BPRS Jam Gadang dapat semakin berperan dalam mendukung perekonomian daerah, terutama melalui perluasan akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah bagi pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengusaha muda, serta pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, keberadaan BPRS Jam Gadang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Wako. (Rls/Fadhil)
