padangexpo.com // Payakumbuh
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan penting. Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan seluruh pandangan, masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD tidak akan diabaikan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan rancangan anggaran daerah.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan RAPBD. Karena itu, pemerintah daerah akan mencermati setiap masukan bersama DPRD sebelum memberikan jawaban resmi pada tahapan berikutnya.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Ini menjadi bagian dari proses bersama untuk menyempurnakan RAPBD 2027,” kata Zulmaeta di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (21/9/2026).
Zulmaeta menyebut, pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama memastikan APBD disusun sesuai ketentuan sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pembahasan anggaran tidak semata-mata berkutat pada angka, tetapi menyangkut arah kebijakan pembangunan dan sejauh mana anggaran daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Pemko Payakumbuh memilih tidak memberikan tanggapan secara parsial terhadap pandangan fraksi. Seluruh substansi masukan akan dipelajari terlebih dahulu dan dijawab secara komprehensif dalam rapat paripurna sesuai mekanisme pembahasan yang berlaku.
“Secara substansi, tentu seluruh pandangan fraksi akan kami pelajari dan kami jawab secara resmi pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembahasan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Bukan Sekadar Formalitas
Zulmaeta menekankan, proses pembahasan RAPBD membutuhkan komunikasi yang kuat dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Pandangan fraksi, kata dia, dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk meninjau kembali rancangan program maupun kebijakan anggaran yang telah disusun.
“Yang terpenting, proses pembahasan ini berjalan konstruktif, terbuka, dan tetap dalam semangat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Sikap tersebut menjadi penting mengingat RAPBD 2027 disusun dalam kerangka kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan. Dalam penyampaian Nota Keuangan sebelumnya, Pemko Payakumbuh memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp789,21 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp834,05 miliar.
Dengan postur tersebut, pembahasan bersama DPRD menjadi ruang strategis untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar prioritas dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Zulmaeta memastikan Pemko Payakumbuh akan mengikuti seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 secara disiplin dan tepat waktu.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut dalam pembahasan bersama DPRD. Jawaban secara lengkap akan kami sampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” pungkasnya.
Pembahasan RAPBD 2027 pun kini tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi menjadi momentum bagi Pemko dan DPRD Payakumbuh untuk menguji kembali ketepatan arah kebijakan anggaran—agar kemampuan keuangan daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan riil masyarakat.(Ken)
