Empat Kepala OPD di Padang Panjang Mengundurkan Diri, DPRD Soroti Transparansi Kebijakan Wali Kota
padangexpo.com // Padang Panjang
Empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota yang sebelumnya meminta tujuh pejabat untuk mundur.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Panjang, Dian Eka Purnama, membenarkan kabar tersebut. Adapun empat pejabat yang dimaksud yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Kepala Dinas Sosial.
“Benar, empat kepala OPD sudah menyerahkan surat pengunduran diri mereka kepada Wali Kota.Dan proses pemberhentian nya telah sesuai degan aturan kepegawaian dan telah melalui pertimbangan teknis dari BKN
Pengunduran diri massal ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Padang Panjang. Ketua komisi ,1 DPRD, misalnya, menilai kebijakan yang diambil Wali Kota harus dibarengi dengan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
“Pemerintah daerah perlu menyampaikan alasan yang jelas atas permintaan pengunduran diri ini. Jangan sampai muncul persepsi negatif seolah ada motif politik atau kepentingan tertentu di baliknya,” ujar ketuakomisi 1 dewan perwakilan rakyat Daerah Hendra Saputra SH
Proses mutasi dan rotasi biasa dilakukan di awal pemerintahan pimpinan daerah terpilih,tentu kepala daerah terpilih melakukan percepatan untuk pesanan visi misi nya dan memilih orang orang yang mampu mendukung visi misi nya pungkas Hendra
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Sumatera Barat menilai langkah ini merupakan strategi politik birokrasi yang kerap dilakukan kepala daerah menjelang akhir masa jabatan. Menurutnya, penataan ulang pejabat eselon bisa dimaknai sebagai upaya konsolidasi kekuasaan sekaligus penyegaran organisasi.
“Praktik seperti ini bukan hal baru. Namun yang perlu ditekankan adalah bagaimana kebijakan itu tetap selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar tidak menurunkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Dengan mundurnya empat kepala OPD ini, publik kini menanti keputusan lanjutan dari Wali Kota Padang Panjang terkait pengisian jabatan yg definitif. Proses tersebut diharapkan mampu menghasilkan figur-figur yang tidak hanya loyal, tetapi juga mampu memajukan kota Padang panjang kedepanya(Yaldi)
