Payakumbuh Kunci Arah 2027: Lima Prioritas Digeber, Dari SDM Hingga Infrastruktur—Janji Tak Lagi Sekadar Wacana
padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh mulai mengunci arah pembangunan 2027 dengan nada tegas: tidak ada lagi ruang untuk perencanaan yang normatif. Lima prioritas utama dipancang sebagai poros transformasi, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
Penegasan itu disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang dirangkai dengan Rembuk Stunting 2026 di Aula Joserizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026).
Mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing melalui Penguatan Kualitas SDM serta Layanan Publik,” forum ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi menjadi titik krusial penyelarasan arah pembangunan dari akar rumput hingga kebijakan strategis tingkat kota.
“Elaborasi perencanaan dilakukan secara menyeluruh—bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik hingga politis—dengan tetap berpegang pada target imperatif yang telah ditetapkan,” tegas Elzadaswarman.
Ia mengungkapkan, kinerja makro Kota Payakumbuh menunjukkan tren positif, meski belum sepenuhnya ideal. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat 3,55 persen—melampaui rata-rata Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, namun masih tertinggal dari capaian nasional 5,11 persen.
Di sisi lain, kualitas manusia menjadi kekuatan utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menembus angka 81,62—melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan di angka 4,95 persen, pengangguran 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita mencapai Rp66,037 juta.
Namun, capaian itu tak membuat pemerintah berpuas diri. Tahun 2027 sebagai tahun ketiga RPJMD 2025–2029 akan menjadi fase akselerasi melalui lima prioritas utama.
Pertama, peningkatan kualitas SDM yang berakhlak, sehat, dan berdaya saing. Kedua, penguatan ekonomi berbasis produk unggulan dan inovasi. Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas—sejalan dengan komitmen Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi.
Keempat, penguatan kehidupan sosial budaya berbasis falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Dan kelima, pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan untuk menopang pelayanan publik yang optimal.
“Seluruh prioritas ini harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar memenuhi dokumen perencanaan,” tegas Elzadaswarman, mengingatkan agar pembangunan tidak kehilangan arah dan substansi.
Selain itu, Pemko juga memastikan sinkronisasi dengan program strategis nasional, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, memberi catatan kritis. Ia menilai tema besar RKPD 2027 sudah tepat, namun harus dikawal dengan realitas fiskal daerah.
“Perencanaan harus realistis, terukur, dan tidak melampaui kemampuan keuangan daerah. Efisiensi belanja wajib diperkuat agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap program tidak berhenti sebagai angka-angka di atas kertas.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar rencana, tapi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Musrenbang ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, unsur Forkopimda, DPRD, kepala daerah sekitar, serta elemen masyarakat—mulai dari KAN, Bundo Kanduang hingga organisasi perempuan—menandakan bahwa arah pembangunan Payakumbuh 2027 sedang dirancang secara kolektif, dengan satu pesan kuat: pembangunan harus terasa, bukan sekadar terdengar(Ken)