Lima Puluh Kota Siaga Karhutla, Wabup: Jangan Tunggu Api Membesar Baru Bergerak
padangexpo.com // Limapuluh Kota
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan jumlah titik panas, pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi dengan menggelar Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Sarilamak, Jumat (5/6/2026).
Rapat yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ahlul Badrito Resha, dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, wali nagari, BPBD, BKSDA, PMI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran.
Dalam arahannya, Wabup Ahlul Badrito Resha menegaskan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan sebelum bencana terjadi.
“Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampak karhutla sangat luas dan merugikan,” tegasnya.
Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan dapat memicu kerusakan ekosistem, menurunkan kualitas udara, mengganggu kesehatan masyarakat akibat kabut asap, menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan, hingga menimbulkan kerugian besar bagi daerah.
Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan sinergi lintas lembaga, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, hingga partisipasi aktif masyarakat di tingkat nagari.
Wabup menekankan bahwa luasnya wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang didominasi kawasan hutan, perkebunan, dan lahan terbuka menjadikan daerah ini memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran pada kondisi tertentu, terutama saat cuaca ekstrem dan minim curah hujan.
“Langkah pencegahan, sistem peringatan dini, kesiapan sumber daya, serta respons cepat harus terus diperkuat agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh camat, wali nagari, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan warga untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi faktor paling menentukan dalam menekan risiko karhutla.
Senada dengan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alfian meminta seluruh pihak tidak hanya berhenti pada rapat koordinasi, tetapi segera menerjemahkan hasil pertemuan ke dalam aksi nyata di lapangan.
“Pencegahan harus lebih dominan daripada penanganan. Patroli terpadu, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, hingga pemanfaatan media massa dan platform digital harus terus digencarkan,” kata Alfian.
Sebagai bagian dari gerakan pencegahan, pemerintah daerah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga nagari untuk menyosialisasikan lima langkah preventif kepada masyarakat, yakni tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, segera melaporkan titik api yang ditemukan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air.
Dalam kesempatan itu, Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota, Zaimar Hakim, memaparkan kondisi terkini terkait potensi bencana karhutla di wilayah tersebut. Paparan mencakup pemetaan daerah rawan titik api berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kesiapan sarana dan prasarana pemadaman, kelayakan peralatan, serta kesiapan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, dan unsur masyarakat.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menegaskan komitmennya untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat, cepat, dan terintegrasi. Sebab dalam menghadapi ancaman karhutla, keberhasilan bukan diukur dari banyaknya api yang berhasil dipadamkan, melainkan dari seberapa efektif upaya mencegah api itu muncul sejak awal(Ken)