Pemko dan Kejari Padang Panjang Satukan Langkah Wujudkan Pemerintahan Bersih dan PAD Optimal
PADANG PANJANG, PADANGEXPO.COm — Upaya pencegahan korupsi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian bersama Pemerintah Kota Padang Panjang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Optimalisasi PAD yang digelar Kejari Padang Panjang di aula kantornya, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini dihadiri para asisten, kepala bagian, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyampaikan apresiasi kepada Kejari Padang Panjang yang terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik-praktik yang dapat merugikan daerah.
Hendri menilai, pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup penguatan sistem pengelolaan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa peningkatan PAD harus menjadi fokus bersama karena menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Meski tren penerimaan daerah terus menunjukkan perkembangan positif, Hendri mengakui masih terdapat sejumlah potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal dan perlu mendapat perhatian lebih serius.
Ia menyebut sektor perparkiran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendataan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta retribusi persampahan sebagai beberapa sektor yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Menurutnya, masih ditemukan potensi-potensi yang belum terdata secara optimal sehingga memerlukan pendataan yang lebih akurat dan pengawasan yang lebih intensif dari perangkat daerah terkait.
“Konsep peningkatan PAD harus terus kita maksimalkan, mulai dari sektor perparkiran, PBB, pendataan pelaku UMKM hingga retribusi persampahan. Masih ada potensi-potensi yang belum terdata secara maksimal dan ini harus kita benahi bersama,” ujar Hendri.
Ia meminta seluruh OPD untuk lebih proaktif menggali potensi pendapatan di sektor masing-masing, sekaligus memperkuat koordinasi agar target penerimaan daerah dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, Hendri menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan sistem administrasi yang baik untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, mengatakan kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih melalui edukasi dan pendampingan terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
Menurut Bambang, optimalisasi PAD juga menjadi aspek penting yang harus mendapat perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam pengelolaan, pengawasan, serta penagihan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan guna memastikan setiap potensi pendapatan daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Melalui sinergi yang kuat antara Pemko dan Kejari, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, serta mampu meningkatkan PAD demi mendukung kesejahteraan masyarakat. (Yaldi)