Percepat Transformasi Pemerintahan, Pemko Padang Panjang Perkuat Digitalisasi dan SDM ASN
JAKARTA, padangexpo.com — Pemerintah Kota Padang Panjang terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan tersebut dilakukan melalui transformasi digital sekaligus pengembangan sumber daya aparatur yang kompeten dan bertalenta.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang Panjang untuk membangun pemerintahan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus memiliki sumber daya manusia yang siap menghadapi perubahan. Digitalisasi dan kualitas ASN ditempatkan sebagai dua unsur penting dalam memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
Dalam penguatan pemerintahan digital, Pemko Padang Panjang menjalin kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas pemanfaatan sertifikat elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana dan Kepala BSrE BSSN Jonathan Gerhard Tarigan di Kantor BSrE BSSN, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Penandatanganan tersebut disaksikan Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN Brigjen TNI Berty Beatus Willem Sumakud. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan, keaslian, serta kepercayaan terhadap dokumen dan layanan pemerintahan digital.
Wali Kota Hendri Arnis mengatakan, digitalisasi pemerintahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemanfaatan teknologi perlu dibarengi dengan sistem keamanan yang mampu memberikan jaminan terhadap setiap dokumen, layanan, dan transaksi elektronik.
“Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang memindahkan proses dari manual menjadi elektronik. Yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap layanan dan dokumen digital memiliki jaminan keamanan, keaslian dan dapat dipercaya,” ujar Hendri.
Menurutnya, penerapan sertifikat elektronik dan TTE menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menyederhanakan proses kerja sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.
Bagi Pemko Padang Panjang, transformasi digital bukan sekadar perubahan perangkat dan sistem. Lebih dari itu, digitalisasi diarahkan untuk membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang semakin responsif kepada masyarakat.
Kepala Diskominfo Kota Padang Panjang Harry Rizka Perdana mengatakan, kerja sama dengan BSrE BSSN menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem pemerintahan digital di daerah.
“Penguatan pemerintahan digital harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan digital. Semakin banyak proses pemerintahan yang terdigitalisasi, semakin penting memastikan identitas pengguna, dokumen, proses dan transaksi elektronik terlindungi serta dapat diverifikasi,” jelasnya.
Dalam kerja sama tersebut, Pemko Padang Panjang memperoleh dukungan terhadap berbagai layanan sertifikasi elektronik. Layanan itu mencakup sertifikat elektronik, aplikasi, integrasi sistem sertifikasi elektronik, serta literasi sertifikasi elektronik.
Pada kelompok sertifikat elektronik, layanan yang tersedia meliputi Tanda Tangan Elektronik dan Segel Elektronik. Sementara pada kelompok aplikasi terdapat Aplikasi Manajemen Sertifikat Elektronik yang mendukung pengelolaan sertifikat.
Dukungan juga diberikan melalui integrasi sistem sertifikasi elektronik, termasuk instalasi modul sertifikat elektronik dan uji penerapan modul. Hal tersebut membuka ruang bagi Pemko Padang Panjang untuk mengintegrasikan sertifikasi elektronik ke dalam berbagai sistem dan aplikasi pemerintahan.
Selain aspek teknologi, penguatan literasi juga menjadi bagian penting. Konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, serta penyediaan data sertifikat elektronik menjadi dukungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam menjalankan pemerintahan digital.
Harry menegaskan, berbagai layanan tersebut akan dioptimalkan sesuai kebutuhan Pemko Padang Panjang. Penguatan tidak hanya diarahkan pada penggunaan TTE, tetapi juga mencakup pengelolaan sertifikat, integrasi sistem, pengujian penerapan, hingga dukungan konsultasi dan bimbingan teknis.
Sejalan dengan transformasi digital, Pemko Padang Panjang juga memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya aparatur. Hal tersebut dilakukan melalui penerapan Manajemen Talenta ASN sebagai instrumen untuk memetakan potensi, kinerja, kompetensi, serta arah pengembangan karier aparatur.
Upaya tersebut diperkuat melalui ekspos Manajemen Talenta ASN Pemko Padang Panjang kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (22/9/2026). Ekspos tersebut berlangsung di hadapan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Herman.
Dalam ekspos tersebut, Pemko Padang Panjang memaparkan profil ASN, hasil talent mapping, pengembangan kompetensi dan karier, hingga rencana penyiapan calon suksesor untuk jabatan target.
Saat ini, Pemko Padang Panjang memiliki 1.956 ASN yang terdiri atas 1.636 PNS dan 320 PPPK. Data tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pengelolaan ASN yang lebih terarah, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Wali Kota Hendri Arnis menegaskan bahwa Manajemen Talenta tidak berhenti pada proses pemetaan. Setiap hasil pemetaan harus ditindaklanjuti dengan pengembangan yang mampu meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pengembangan ASN harus dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi dan kinerja. Kita ingin setiap ASN memiliki kesempatan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ASN harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.
Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Kuartini Deti Putri memaparkan hasil pemetaan talenta menggunakan pendekatan 9-Box yang melihat keterkaitan antara kinerja dan potensi ASN. Hasil tersebut diarahkan sebagai dasar dalam menentukan pengembangan kompetensi, perencanaan karier, serta penyiapan talenta sesuai kebutuhan organisasi.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang Panjang menyiapkan proses pendalaman terhadap calon suksesor untuk jabatan target. Tahapan tersebut meliputi wawancara, presentasi, ujian tertulis, penilaian kompetensi teknis, serta penilaian rekam jejak.
Seluruh proses tersebut diarahkan agar pengembangan karier dan penyiapan suksesor berlangsung secara terukur serta berbasis kompetensi. Dengan demikian, Pemko Padang Panjang dapat membangun kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengisi kebutuhan organisasi di masa mendatang.
Penerapan Manajemen Talenta juga diselaraskan dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Padang Panjang 2025–2029. Langkah ini memastikan pengembangan ASN berjalan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Penguatan dari sisi digital dan sumber daya manusia tersebut menjadi bagian yang saling melengkapi. Pemerintahan digital membutuhkan sistem yang aman dan terpercaya, sementara sistem tersebut membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kesiapan menghadapi perkembangan teknologi.
Melalui kolaborasi dengan BSrE BSSN dan BKN, Pemko Padang Panjang terus memperkuat fondasi pemerintahan yang profesional, aman, adaptif, dan berbasis kompetensi. Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemko untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif serta pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kota Padang Panjang. (Yaldi)
