Bukan Sekedar Tuntutan Regulasi, Kadis Kominfo Kabupaten Solok Terus Berbenah Ditengah Sorotan Publik
Padangexpo.com | Kabupaten Solok
Keterbukaan informasi publik bukan lagi sekadar tuntutan regulasi, melainkan kebutuhan mendasar dalam tata kelola pemerintahan modern. Di era digital saat ini, masyarakat menuntut transparansi, kecepatan informasi, serta akuntabilitas dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah.
Di Kabupaten Solok, sorotan terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Kondisi ini sekaligus menjadi tantangan bagi Kepala Diskominfo Kabupaten Solok yang baru menjabat, Susi Sofianti Saidani yang akrab disapa Uci, untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap organisasi yang dipimpinnya.
Uci menyadari bahwa kritik dan sorotan publik terhadap Diskominfo bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi serta perbaikan dalam sistem pengelolaan informasi pemerintah daerah.
“Sorotan terhadap kinerja Diskominfo akhir-akhir ini menjadi motivasi dan tantangan tersendiri bagi kami untuk berbenah dan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya kepada media ini, Jumat (6/3).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan di tubuh Diskominfo tidak bisa dilakukan secara setengah hati. Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap arus informasi pemerintah, Diskominfo memegang peran strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Tidak hanya menyampaikan program pemerintah daerah, Diskominfo juga berfungsi sebagai jembatan informasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang harus dipahami masyarakat. Dengan kata lain, kualitas komunikasi publik pemerintah daerah sangat bergantung pada kinerja instansi ini.
Karena itu, pembenahan internal menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama yang mendapat perhatian adalah penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pintu utama pelayanan informasi publik.
PPID merupakan instrumen penting dalam implementasi keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jika fungsi ini berjalan optimal, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi terkait program, kebijakan, hingga penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Uci sendiri mengakui bahwa penguatan PPID menjadi salah satu agenda pembenahan yang sedang dilakukan Diskominfo Kabupaten Solok. Bahkan ia telah meminta arahan langsung dari pihak Komisi Informasi guna memastikan pengelolaan informasi publik berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Alhamdulillah saya juga sudah meminta petunjuk kepada Ketua Komisi Informasi mengenai apa saja yang perlu kita benahi, termasuk terkait PPID, tentu sesuai arahan Bapak Bupati,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa pembenahan Diskominfo tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam pengawasan keterbukaan informasi.
Namun demikian, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Diskominfo saat ini berada di titik yang membutuhkan pembuktian nyata bahwa perubahan benar-benar terjadi. Publik tentu berharap pembenahan yang dijanjikan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan informasi yang lebih transparan, cepat, dan akurat.
Jika pembenahan ini berjalan konsisten, Diskominfo Kabupaten Solok berpotensi menjadi institusi komunikasi publik yang kuat dan profesional. Pada akhirnya, transparansi informasi bukan hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah yang lebih terbuka dan partisipatif.
Di sinilah ujian kepemimpinan Uci benar-benar diuji: apakah sorotan publik akan berubah menjadi momentum perbaikan, atau justru menjadi tekanan yang sulit diatasi. Waktu dan kinerja nyata yang akan menjawabnya. (yosep)