padangexpo.com | Solok Selatan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program kerja dan pelayanan publik meskipun menghadapi tantangan akibat ruang fiskal yang semakin terbatas. Hal ini dipicu oleh penurunan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menyampaikan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengatur belanja. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program prioritas yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Dengan ruang fiskal yang semakin sempit, kita perlu memperketat belanja daerah agar lebih fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Soliditas seluruh pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” ujarnya di Padang Aro, Senin (29/9/2025).
Khairunas menegaskan, meskipun alokasi TKD menurun, pemerintah daerah tidak akan mengorbankan program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tetap akan menjadi pedoman utama. “Kita tidak boleh berhenti hanya karena anggaran terbatas. Justru di sinilah peran inovasi dan kreativitas dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibutuhkan,” katanya.
Ia juga mendorong OPD untuk lebih aktif menjalin koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun mitra pembangunan lainnya, guna mencari alternatif pembiayaan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan proyek infrastruktur yang tetap berjalan tahun depan berkat dukungan langsung dari pemerintah pusat. “Meskipun dana tersebut tidak masuk ke APBD, pembangunan tetap bisa terlaksana dengan skema pembiayaan langsung pusat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi konkret,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Khairunas menekankan pentingnya sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tetap menjadi prioritas. Ia menilai bahwa penguatan layanan dasar akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Solok Selatan.
Sebagai gambaran, dalam RAPBN 2026 pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun untuk seluruh daerah di Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian. Khairunas optimistis, dengan kerja sama semua pihak dan strategi pengelolaan anggaran yang tepat, Solok Selatan mampu menjaga stabilitas pembangunan meski berada dalam keterbatasan fiskal.
“Kesempatan ini harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan tantangan untuk bekerja lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil,” tutupnya. (CSR)
