Skip to content
-
  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
Padang Expo Padang Expo

Tegas dan Santun Memberikan Informasi

Padang Expo Padang Expo

Tegas dan Santun Memberikan Informasi

  • Beranda
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Nasional
  • Kab/Kota
    • Agam
    • Pemko Bukittinggi
    • Kab. Solok
    • Kota Solok
    • Limapuluh Kota
    • Padang
    • Padang Panjang
    • Payakumbuh
    • Sijunjung
    • Solok Selatan
    • Tanah Datar
  • Beranda
  • Daerah
  • Hukum & Kriminal
  • Peristiwa
  • Nasional
  • Kab/Kota
    • Agam
    • Pemko Bukittinggi
    • Kab. Solok
    • Kota Solok
    • Limapuluh Kota
    • Padang
    • Padang Panjang
    • Payakumbuh
    • Sijunjung
    • Solok Selatan
    • Tanah Datar
Close

Search

Home/Kab/Kota/Limapuluh Kota/Cegah Praktik Korupsi, Bupati Safaruddin Tingkatkan MCP Dalam Rakor dengan KPK RI
Limapuluh Kota

Cegah Praktik Korupsi, Bupati Safaruddin Tingkatkan MCP Dalam Rakor dengan KPK RI

By Admin Padang Expo
24/06/2022

I padangexpo.com (Limapuluh Kota)

Guna mencegah praktik korupsi di pemerintah daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia secara konsisten akan memantau delapan area intervensi dalam tata kelola pemerintahan di daerah.

Pemantauan melalui skema Monitoring Centre for Prevention (MCP), fokus kepada area intervensi antara lain, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Terkait hal itu, Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyatakan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota komit untuk meningkatkan nilai indikator MCP terhadap ke delapan area pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan praktik korupsi di daerah.

Kesungguhan untuk mencegah praktik korupsi di lingkup Pemkab Limapuluh Kota diutarakan Bupati Safaruddin pada Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Bupati, Kamis (23/06/2022) di Sarilamak, Harau.

Rakor tersebut menindaklanjuti agenda Rakor Pencegahan Korupsi Terintegrasi tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang dihadiri Gubernur dan Bupati/ Walikota se Sumbar beberapa waktu lalu. Rakor dihadiri Kasatgas 2 Dit Korsup Wilayah 1 KPK Arief Nurcahyo, Person In Charge (PIC) KPK wilayah Sumbar Yuli Kamalia, Person In Charge (PIC) Wilayah Riau Meri Putri Abadi, Sekretaris Daerah Widya Putra Rapat dipandu oleh Inspektur Inspektorat Suherman.

Rakor utamanya membahas peningkatan indikator Monitoring Centre for Prevention MCP. MCP berupa aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Bupati Safaruddin mengatakan koordinasi pemangku kepentingan merupakan menjadi kunci sukses pemberantasan korupsi. Hal itu bisa terwujud melalui pengawasan dan sinergi antar aparat pengawas intern pemerintah, pengawas eksternal dan penegak hukum. Hal ini tambah Bupati Safaruddin akan berkontribusi kepada pencegahan praktik korupsi serta berdampak kepada Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota capaian indeks nilai MCP KPK di daerah.

BACA JUGA :  Terima Penghargaan di Ulang Tahun Padang TV, Ini Kata Bupati Limapuluh Kota

“Limapuluh Kota mendapatkan nilai 66,5% MCP. Tentunya kami membutuhkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari KPK RI dalam tindakan pencegahan korupsi, monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi kabupaten limapuluh kota”, ucap Bupati Safaruddin.

Sementara itu, Kasatgas 2 Dit Korsup Wilayah 1 KPK Arief Nurcahyo menyinggung bahwa delapan area intervensi akan mempengaruhi penilaian praktik pencegahan korupsi. Jika nilainya terus membaik mengisyaratkan bahwa daerah telah memprioritaskan praktik pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan di daerah.

Untuk itu, Arief Nurcahyo menekankan agar pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan keuangan demi kemajuan pembangunan di daerah.. “Intinya, komitmen saling mengingatkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara bersama. Diharapkan komitmen OPD untuk membantu Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi”, tutur Arief. (Ken/rel)

Views: 549
Author

Admin Padang Expo

Follow Me
Other Articles
Previous

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Wabup Richi Tandatangani MoU dengan Ombudsman RI

Next

Cegah Stunting, Kepala Dinas Kesehatan Hendri Rusdian Jadi Narasumber Dalam Rakor TPPS Kabupaten Agam

No Comment! Be the first one.

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.

REDAKSI

  • REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • SOP PERLINDUNGAN WARTAWAN
  • KODE ETIK INTERNAL
  • VISI & MISI
  • TARIF IKLAN

POPULER

  • REDAKSI (5,226)
  • Amphibi Kawal Laporan Masyarakat Dalam Penanganan TPS Ilegal Serang Baru (4,790)
  • Penerapan Life Saving Rules di Lingkungan Kerja MIGAS (4,495)

TERBARU

  • Anugerah Inovasi Payakumbuh 2026: SAVIOR Sabet Juara, Om Zet Tantang Inovator Hadirkan Solusi Nyata
  • Bukan Sekadar Mengejar Penghargaan, Om Zet Tegaskan Kota Sehat Harus Berdampak Nyata bagi Warga
  • Sekolah Jadi Benteng Peredaran Narkoba, Nalfira Minta Guru Tak Abaikan Ancaman
  • Om Zet: Kerukunan Jangan Hanya di Dunia Nyata, Ruang Digital Juga Harus Dijaga
Copyright 2026 — Padang Expo