Enam Fraksi DPRD Sampaikan Pemandangan Umum Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022
padangexpo.com (Bukittinggi)
Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bukittinggi tahun 2022 pada rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (13/06-23).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, pemandangan umum fraksi ini, berisikan tanggapan, pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota DPRD Bukittinggi dari masing masing fraksi. Pemandangan umum fraksi inilah yang dapat menjadi bahan untuk evaluasi bagi pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan kegiatan kedepannya.
“Ini menjadi salah satu bentuk fungsi pengawasan dan penganggaran yang dijalankan Anggota DPRD Bukittinggi” ujar Beny Yusrial.
Berikut ini isi pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan, diantaranya adalah, dari
Fraksi Partai Gerindra, dengan juru bicara Shabirin Rachmat, menyampaikan, Fraksi Gerindra terus mendukung program- program Pemerintah Kota Bukittinggi, yang mana beberapa kebijakannya dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat, salah satu contohnya Tabungan Utsman.
Dan berharap kepada Pemerintah Kota Bukittinggi agar terus dapat memaksimalkan PAD kita pada tahun-tahun yang akan datang,” ujar Shabirin.
Fraksi PKS dengan juru bicara Arnis Malin Palimo. menyampaikan, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Daerah untuk menuntaskan tindak lanjut dari LHP BPK RI terhadap semua temuan dan rekomendasi BPK RI tahun 2022 serta temuan dan rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
Dan Bagaimana progres atas pelaksanaan rekomendasi LHP BPK pada tahun 2021? Apakah sudah dilaksanakan?”ujar Arnis.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Erdison Nimli, menyampaikan, pihaknya meminta kejelasan terkait SILPA yang dihasilkan pada tahun anggaran 2022. Fraksi Demokrat juga minta penjelasan tidak tercapainya target pendapatan daerah.
“Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan dari pemerintah Kota Bukittinggi berkenaan dengan Pasar Atas yang telah menjadi aset Daerah Kota Bukittinggi, progress dari percepatan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi baik dalam bentuk sewa maupun retribusi sehingga Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pemilik menerima manfaat atas pemakaian asset pemerintah tersebut dan masyarakat melaksanakan kewajibannya selaku yang menggunakan asset pemerintah,” ujar Erdison.
Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara Edison Katik Basa, menyampaikan, dari capaian PAD 95,99 % ternyata realisasi retribusi lebih rendah dari realisasi pajak daerah. Fraksi golkar meminta penjelasan terkait hal itu, ” ujar Edison.
,Fraksi Amanat Nasional Persatuan, dengan juru bicara Nofrizal Usra, menyampaikan, Fraksi Amanat Nasional Pembangunan melihat bahwa belum terdapat kenaikan dari sisi PAD terutama pada sisi penyusunan target.
“Inilah sebenarnya yang perlu didiskusikan dengan serius dalam pembahasan nanti, apakah kita yang salah dalam membuat target pendapatan atau sebaliknya memang kinerja SKPD penghasil yang perlu kita evaluasi” kata Nofrizal.
Juru bicara Fraksi Nasdem – PKB, Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, apresiasi atas capaian prestasi opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi ke-10.
Selain itu, kami meminta penjelasan tentang Rispoda, apakah sudah dilakukan Rispoda pasca habisnya masa rispoda yang lama.,” jelas Zulhamdi.
Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan Umum fraksi-fraksi, pada terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi tahun 2022.hari Rabu 14 Juni 2023. (fadhil)