Herman Sofyan Lakukan Reses Perorangan Masa Sidang III Tahun 2022-2023 di Kelurahan BCKR
padangexpo.com (Bukittinggi)
Herman Sofyan, Anggota Komisi II DPRD Kota Bukittinggi, Periode 2019-2024 melaksanakan reses perorangan pada masa sidang III tahun 2022/2023, di Lapangan Bukik Cangang Kayu Ramang, Sabtu (15/07-23)
Reses tersebut dihadiri beberapa utusan dari OPD terkaiit, Lurah Bukik Canggang Kayu Ramang (BCKR), LPM, RW dan RT, tokoh masyarakat, Pemuda serta ratusan warga setempat.
Lurah Bukik Canggang Kayu Ramang, Westi Wismar, menyampaikan ucapan terimakasih atas diselenggarakan reses ini dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat dikelurahan BCKR ini.
“Kita berharap aspirasi masyarakat bisa diakomodir di pokir pak Herman Sofyan dan juga bisa disampaikan ke OPD terkait, mudah-mudahan untuk Bukik Canggang Kayu Ramang bisa lebih baik nanti ke depannya,” ujar Westi Wismar.
Herman Sofyan menyampaikan, reses masa sidang III tahun 2022-2023 ini seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi turun ke masyarakat menjemput aspirasi.
Reses merupakan kewajiban seluruh anggota DPRD untuk mengunjungi konstituen di daerah pemilihannya, yang tujuannya untuk bersilaturahmi sekaligus menjemput dan menampung aspirasi masyarakat terhadap persoalah dan kebutuhan di dserahnya.
“Untuk itu, reses perorangan ini saya lakukan di Bukik Canggang Kayu Ramang (BCKR), semoga semua informasi, aspirasi, saran dan masukan serta pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat yang tingkat kehadirannya cukup memuaskan ini bisa terjawab oleh kami dengan baik. ” ujar Herman Sofyan.
Herman juga menjelaskan, realisasi pokirnya di daerah Bukik Canggang Kayu Ramang ini seperti sarana dan prasarana olahraga untuk pemuda perkelurahan se Kecamatan Guguak Panjang. Kemudian bantuan laptop dan printer untuk Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) untuk dapat mengentry permasalahan-permasalahan yang bisa disimpan di laptop.
Disamping itu, memberikan semacam pengetahuan, bagaimana membuka, menutup dan membaca permasalahan yang berkembang khususnya terkait Kota Bukittinggi bisa mereka baca di laptop maupun melalui surat-surat untuk kepentingan LPM itu sendiri.
Sehingga LPM ini bisa mandiri sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga swadaya masyarakat.
Sementara, pokir yang akan direalisasikan, untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi, ini dipilih karena kuotanya sedikit hanya 35 orang se-Kecamatan Guguak Panjang dengan anggaran Rp 4 juta perorang.
Ini khusus bagi ibu-ibu ujung tombak rumah tangga, dipotong pajak dan sisanya dalam berbentuk barang dan apapun keinginannya disanggupi pihak ketiga melalui Dinas Sosial.
“Untuk tahun 2023 ini, tambahan pokir saya untuk pengadaan tong sampah dan sudah masuk DPA dan terletak di OPD terkait.
Dan di 2024 nanti pokir saya diarahkan kepada daerah wisata terutama hal kebersihannya dan ini sudah teranggarkan,” jelas Herman.
Salah seorang tokoh masyarakat, Suharnel, menyampaikan, bahwa persoalan penerimaan murid baru khususnya di SMPN 1 Bukittinggi sangat mengecewakan masyarakat setempat karena tidak diterimanya anak-kemenakan kami disekolah itu, sementara BCKR ini adalah zonasi yang paling terdekat dengan sekolah tersebut.
“Ini sangat kami sesali dan kami minta kepada DPRD Pemko dan Dinas terkait agar persoalan PPDB ini bisa teratasi dan ada solusinya. Supaya tidak terulang lagi pada PPDB tahun berikutnya,”ujar Suharnel.
Pada sesi tanya jawab, banyak pokok-pokok masalah di masyarakat yang disampaikan seperti masalah pengembangan lingkungan. Hal ini sudah saya sampaikan ke Dinas LH Perkim melalui DPA Perkim, perbaikan jalan setapak yang sudah dianggarkan melalui Banggar sebesar Rp350 juta.
Masalah road race yang dikeluhkan masyarakat, mengakibatkan timbulnya rawan kecelakaan dan menutup akses jalan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda empat.
“Ini yang belum terjawab, karena tidak ada OPD terkait untuk menjawab dan nanti akan saya sampaikan ke lembaga kita di DPRD untuk disampaikan ke komisinya melalui notulen hasil yang ditulis sekretariat tadi
Mudah-mudahan sampai di pimpinan dan bisa memberikan respons kepada pemerintah eksekutif karena legislatif hanya bersifat pengawasan,”Kata Anggota Komisi DPRD itu. (fadhil)
