Klarifikasi Soal Surat Edaran dan Dugaan Pungli, Ini Kata Mulyono, Kepsek SMA N 1 Batusangkar

Padangexpo, Tanah Datar -Menanggapi soal Surat Edaran tentang hasil keputusan Komite SMA N 1 Batusangkar beberapa waktu yang lalu dengan adanya dugaan pungli dan hasil rapat paripurna luar biasa oleh komite, Jumat 29 September 2023 kemaren, Mulyono selaku Kepala SMA N 1 Batusangkar angkat bicara. Pada penjelasannya ke Padang Expo.com, Sabtu (30/9) Mulyono mengatakan bahwa Surat Edaran itu memang kesalahan dari dia selalu Kepala SMA N 1 Batusangkar yang dimana SE itu di peruntukan bagi para siswa saja.

“Saya akui kesalahan saya pada SE tersebut, namun itu sebenarnya di berlakukan hanya untuk siswa di sini. Saya punya tanggung jawab terhadap sekolah ini termasuk para gurunya. Surat Edaran itu sebenarnya sudah atas kesepakatan antara walimurid dengan komite. Karena SE ini hanya untuk di sekolah, sifatnya hanya himbauan, pak. Namun di rapat paripurna luar biasa kemaren mungkin hasilnya ada yang perlu di revisi kembali,” ujar Mulyono.

Lebih lanjut, Mulyono menjelaskan bahwa ada sekolah harus menyediakan Rp 74 juta setiap bulannya hanya untuk guru honor. Itu di luar SK P3K 8 orang. Tinggal 29 orang lagi yang harus di carikan gajinya.

“Mereka tidak pernah mengeluh, serba salah saya pak, tidak di minta ke orang tua murid kondisi keuangan kami tidak memungkinkan, tapi kalau di minta ke walimurid nanti katanya ada dugaan pungli. Makanya muncullah Surat Edaran tersebut, memang betul secara kedinasan itu salah dan saya akui itu,” papar Mulyono.

Ketika di tanya soal hasil rapat paripurna luar biasa komite kemaren, di mana hasilnya adalah iuran yang di lakukan oleh walimurid sifatnya sukarela sesuai dengan angket ke siswa masing-masing kelas, Mulyono mengatakan tidak ada masalah dengan hal tersebut.

“Dari awal soal program sekolah termasuk pembiayaannya kita musyawarahkan bersama, pak. Hasil dari musyawarah antara kepala sekolah dan majelis guru tersebut, di serahkan ke komite. Lalu komitelah nanti yang menyepakati dengan walimurid terkait biaya tersebut, nah..Soal hasil dari rapat paripurna luar biasa Jumat kemaren, kalau memang itu kesepakatan antara komite dan walimurid, kita ikuti pak. Kita juga tidak mau membebankan semuanya ke siswa, namun dana BOS yang kami terima tidak cukup untuk membiayai operasional sekolah selama setahun,” tuturnya.

Ditanya soal dampak apa yang signifikan ketika iuran itu bersifat sukarela kepada sekolah, salah seorang guru yang juga ikut hadir di sesi wawancara tersebut menambahkan, kalau itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar dan program pelajaran sekolah.

“Seperti yang kita alami di tahun sebelumnya pak, kemaren ini ada sekitar 400 siswa yang membayar uang komite sekitar Rp 25.000, ada yang Rp 75.000 Samapi Rp. 100.000/siswa. Akibatnya kegiatan kesiswaan itu tidak berjalan dengan normal. Program belajar siswa pun sedikit banyak akan terganggu. Sekarang kalau itu di ulangi lagi, maka akan sulit bagi kita untuk memenuhi standarisasi dunia pendidikan di sekolah ini pak. Kegiatan sekolah tidak akan berjalan, orang tua siswa pun harus menerima juga konsekwensinya pak. Jangan nanti kami di salahkan, sebab anggaran untuk itu tidak mencukupi,” ujar guru tersebut.

“Kita terkendala dengan regulasi penggunaan dana BOS. Seperti tahun kemaren, akhirnya kegiatan kami pilah-pilah, sehingga anak-anak dalam kegiatan tersebut kami suruh bawa bekal dari rumah. Itu karena sifatnya sukarela di tahun kemaren. Karena dana kegiatan Pra atau Extra tidak bisa di keluarkan dari dana BOS. Di tambah lagi dana BOS juga tidak boleh di gunakan untuk membayar guru honor kecuali yang sudah memiliki NUPTK, disini cuman tiga orang yang punya, makanya kami butuh komite di sini pak,” sambung Mulyono.

Terakhir katanya, kami ini ibarat makan buah simalakama kalau sudah ada kejadian seperti ini.

“Sangat berpengaruh dampaknya ke sekolah, pak. Lama-lama sekolah bisa turun drastis, coba bantu kami carikan solusinya pak. Sekali lagi, dengan dana BOS yang ada aja sudah tidak tercover, apalagi sifatnya sukarela. Sekarang ini, sesuai hasil keputusan rapat paripurna kemaren, tentu apa yang ada itu yang bisa kami lakukan. Satu sisi anak-anak kami adalah generasi muda yang hebat dan berprestasi, nggak saya berdayakan minat bakatnya nanti akan jadi penyesalan bagi kami, namun kalau kita minta bantuan walimurid, nanti ada dugaan menyalahi regulasi pak. Contoh, seandainya guru honor ini mengajar namun dana dari walimurid tidak mencukupi, darimana lagi saya harus mencarikannya pak. Jadi saat ini itu kondisi yang kami alami apabila kita kembali pada keputusan seperti tahun yang lalu,” pungkas Mulyono(Dwi)