Makassar, Sulawesi Selatan (padangexpo.com)
Perampingan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berefek untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan), Prof HM Nurdin Abdullah, mengakui hal itu, Pasalnya, setiap penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Selatan usulan programnya mencapai 2.000 program dan 8.000 kegiatan di Sulawesi Selatan. Olehnya itu, lahir sebuah konsep gagasan, bagaimana program-program yang selama ini begitu gemuk dirampingkan.
“Setiap penyusunan APBD kita programnya sekitar 2.000 dan kurang lebih kegiatan 8.000. Nah setelah kami coba kerucutkan, tentu ini atas pendampingan yang dilakukan oleh KPK di Sulawesi Selatan, teman-teman dari APH (Aparatur Penegak Hukum) kita duduk bersama bagaimana merampingkan program yang gemuk ini. Akhirnya, lahirlah dari dua ribu program menjadi 200 dan 8.000 kegiatan menjadi 400,” jelas Nurdin Abdullah saat menghadiri event South Sulawesi Ekonomi Forum Bank Indonesia (BI), di Hotel Claro Makassar, Senin 7 Desember 2020.
Ia mengaku selalu menyampaikan bahwa APBD kurang lebih Rp 11 triliun yang dimiliki provinsi. Olehnya itu, Nurdin Abdullah mengajak sama-sama duduk merencanakan apa yang kita lakukan untuk mendorong daya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
“Saya merasakan betul selama dua tahun ini, kedekatan sebuah sinergi baik provinsi maupun kabupaten kota serta pusat, betul-betul terbangun dengan baik,” katanya.
“Nah, yang kami rasakan 10 tahun menjadi bupati adalah kita berlomba membangun bersama provinsi ini yang coba kita perbaiki, kita benahi bersama, kemarin kami melakukan evakuasi APBD untuk 2021. Disini juga saya coba ingatkan kembali bahwa Provinsi Sulawesi Selatan harus menjadi supporting kabupaten kota,” lanjutnya.
Menurut Nurdin, perampingan dan inovasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama dua tahun ini betul-betul dirasakan oleh pemerintah kabupaten kota. Terlebih dengan adanya bantuan keuangan daerah bawahan ratusan miliar rupiah.
“Kami wujudkan ada bantuan keuangan daerah, karena bagaimanapun juga tidak semua tanggung jawab provinsi. Ada tanggung jawab kabupaten kota yang tentu tidak bisa kita sentuh, tapi ada model yang bisa kita lakukan, yaitu memberikan stimulus dengan bantuan keuangan daerah dalam bentuk sinergitas pemerintah,” tutupnya. [Nur M]
