Wali Kota Bukittinggi Berikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Penanaman Modal
padangexpo.com (Bukittinggi)
Wali Kota Bukittinggi berikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Penanaman Modal. Jawaban itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Jumat (08/12-23).
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial,menyampaikan, hantaran raperda tentang penanaman modal merupakan usulan dari Pemerintah Kota Bukittinggi dari telah dilaksanakan pada rapat paripurna yang diselenggarakan tanggal 30 November 2023 lalu. Ini merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 Tahun 2018.
“Fraksi – fraksi DPRD Kota Bukittinggi telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang penanaman modal. Sesuai dengan tahapan pembicaraan tingkat I, maka dalam paripurna ini akan dilanjutkan dengan jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bukittinggi,” ujar Beny Yusrial.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan berupaya membawa para investor luar untuk datang dan berinvestasi ke Kota Bukittinggi, dengan memberikan fasilitas, kemudahan dan atau insentif penanaman modal.
Untuk daya saing pelaku usaha lokal, harus terus ditingkatkan mengikuti perkembangan ekonomi, usaha lokal, nasional, internasional terkhusus untuk usaha mikro dan koperasi.
Kebijakan penyelenggaraan modal daerah membutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang investasi daerah. Rancangan Perda penanganan modal yang disusun secara holistik dan integratif diharapkan yang dapat menciptakan iklim investasi di daerah yang lebih kondusif. Sehingga Kota Bukittinggi mampu bersaing dalam menarik investasi bagi pembangunan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.
“Langkah Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melindungi atau memproteksi pelaku UMKM Kota Bukittinggi agar tidak terancam oleh investor luar yang akan berinvestasi di Kota Bukittinggi, dengan melaksanakan program kemitraan, pelatihan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluas pasar, akses pembiayaan dan penyebaran informasi yang seluas luasnya,” jelas Erman Safar.
Wako mengatakan, untuk peningkatan peran serta UMKM dalam struktur perekonomian masyarakat, dilakukan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif UMKM dalam kegiatan usaha produksi, pengolahan produk dan pemasaran.
Pemko juga akan mendorong jumlah UMKM naik kelas melalui peningkatan omset yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas produk, perluasan pasar dan penyerapan tenaga kerja.
“Kami berharap, dengan lahirnya Peraturan Daerah ini investasi di Kota Bukittinggi mampu memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata melalui penciptaan lapangan kerja serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” ujar Wako. (fadhil)
