padangexpo.com (Paritmalintang, Padang Pariaman)
Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Pemkab Padang Pariaman memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) kepada 8.156 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun bantuan langsung tunai (BLT) tersebut berjumlah Rp.150.000,- per KPM/bulannya. Diberikan selama 3 bulan mulai dari Periode Oktober, November dan Desember dengan jumlah Rp.450.000 per KPM. Jadi total bantuan yang diterima 8.156 KPM secara keseluruhan sebesar Rp. 3.670.200.000,-.
Penyerahan bantuan sosial tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Suhatri Bur yang didampingi Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, Kepala OPD, unsur Forkopimda, Camat dan Wali Nagari Se-Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Bank Nagari Cabang Lubuk Alung Zulfahmi, yang bertempat di Hall IKK Kawasan Parit Malintang, pada Senin (14/11/2022).
Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum terdata di DTKS baik sebagai penerima Sembako, BLT BBM Kemensos, PKH maupun BLT-DD.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan bahwa sasaran pekerjaan yang difokuskan untuk penerima BLT-BBM ini adalah yang berprofesi Nelayan, supir angkutan umum daerah, UMKM, Tukang Ojek dan warga kurang mampu yang berada di Wilayah Desil I.
Bupati menjelaskan,” Saya pribadi berharap, semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan menjaga daya beli rumah tangga para penerima bantuan yang terdampak akibat naiknya harga BBM,” terangnya.
Bupati Suhatri Bur juga berharap kepada Dinas terkait untuk penyaluran bantuan sosial jenis apapun sekiranya dapat menyalurkan bantuan tersebut tepat sasaran, sehingga bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman Sumarni menyampaikan, bahwa jadwal penyaluran BLT BBM tersebut telah disampaikan kepada Camat dan Wali Nagari terkait.
Sumarni juga menjelaskan,”Untuk kelancaran teknis penyaluran bantuan di setiap Kantor Kecamatan, kami juga meminta kepada masing-masing Wali Nagari untuk dapat mengkoordinir KPM tersebut dari Nagarinya,” ujarnya. (ADP)
