padangexpo.com // Padang
Pemerintah Kota Payakumbuh bergerak cepat merealisasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp116,97 miliar. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta, anggaran tersebut dipacu untuk memperkuat mitigasi bencana, meningkatkan kualitas infrastruktur, sekaligus mempercepat pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda saat mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi tambahan TKD bersama Gubernur Sumatera Barat di Padang, Selasa (21/7/2026).
Rida menjelaskan, tambahan TKD bagi Kota Payakumbuh ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp116,97 miliar. Pemerintah Kota pun bergerak cepat dengan menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 sejak 13 Mei 2026 sebagai dasar percepatan pelaksanaan program.
“Sebanyak 20 perangkat daerah telah dilibatkan agar seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara paralel. Sejak anggaran ditetapkan, kami langsung bergerak menyiapkan seluruh proses pengadaan sesuai ketentuan agar tidak terjadi keterlambatan,” ujar Rida.
Ia menerangkan, pemanfaatan anggaran mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Untuk daerah yang tidak terdampak langsung bencana, seperti Kota Payakumbuh, dana tersebut diprioritaskan bagi program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon, pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, hingga dukungan bagi daerah terdampak bencana.
Saat ini, seluruh organisasi perangkat daerah telah memasuki tahapan pengadaan barang dan jasa. Beberapa kegiatan telah masuk proses mini kompetisi dan reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), sementara kontrak pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada pekan kedua hingga pekan keempat Agustus 2026.
Rida optimistis seluruh program dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran bukan sekadar memenuhi target serapan, tetapi menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Kami optimistis seluruh program dapat dituntaskan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Ini merupakan bagian dari upaya membangun Payakumbuh yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat realisasi tambahan TKD. Dari total alokasi Rp2,617 triliun untuk Sumatera Barat, realisasi hingga 17 Juli 2026 baru mencapai 7,8 persen.
Mahyeldi menilai sektor infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah karena memiliki alokasi anggaran terbesar, namun tingkat penyerapannya masih rendah. Karena itu, seluruh pemerintah daerah diminta mempercepat proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan sesuai target.
Ia juga menegaskan, keberhasilan percepatan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan.
Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, percepatan realisasi tambahan TKD menjadi salah satu langkah konkret mewujudkan visi pembangunan Wali Kota Zulmaeta, yakni menghadirkan pemerintahan yang responsif, memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola anggaran yang efektif dan tepat sasaran(Ken)
