Persetujuan Bersama Atas Ranperda Kota Bukittinggi Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
padangexpo.com (Bukittinggi)
DPRD Kota Bukittinggi mengelar rapat paripurna dengan agenda Penandatanganan nota persetujuan bersama atas Ranperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, bertempati di Gedung DPRD, Jumat (23/09/22) malam.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, berdasarkan surat Gubernur tanggal 24 Juli 2022 perihal Hasil Kajian Ranperda tentang Pengelolan Pasar Rakyat, telah dilakukan kembali pembahasan bersama oleh Pansus yang membahas Ranperda tersebut bersama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi beserta Perangkat Daerah terkait Ranperda tersebut pada tanggal 7 September 2022.
“Sesuai dengan mekanisme, maka hasil rapat pembahasan fasilitasi ranperda tersebut telah dilaporkan dalam rapat gabungan komisi dan disetujui dalam rapat paripurna internal DPRD pada tanggal 22 September 2022 dan hari ini dapat diparipurnakan dan dilakukan penandantanganan nota persetujuannya,” jelas Beny Yusrial.
Juru bicara pansus Pengelolaan Pasar Rakyat, Nofrizal Usra, memaparkan, ranperda ini dapat menciptakan Pasar Rakyat yang tertib, aman, bersih, sehat dan tertata dengan baik. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menyediakan pasar yang lebih representatif sebagai salah satu sarana penggerak perekonomian di Daerah dan menciptakan Pasar Rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
“Dalam perkembangannya tidak dapat kita pungkuri bahwa keberadaan pasar rakyat di Kota Bukittinggi, harus bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar rakyat daerah lain,” papar Nofrizal Usra.
6 (enam) fraksi di DPRD Kota Bukittinggi, melalui juru bicara masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat, yaitu, F- Gerindra (Shabirin Rachmat), F-PKS (Ibra Yaser), F- Demokrat (Erdison Nimli), F- Amanat Nasional Persatuan (Hj. Noni), F-Golkar (Edison Katik Basa). F-Nasdem-PKB (Zulhamdi Nova Candra).
Dimana pada prinsipnya, seluruh fraksi menyatakan setuju atas ranperda tersebut dengan berbagai harapan dan masukan yang konstruktif, diantaranya, Pasar diharapkan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkeadilan sosial.
Dinas terkait harus konsisten dalam penerapan peraturan tersebut.
Peraturan pengelolaan pasar rakyat ini dapat efektif dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Bukittinggi. Dan Pemko segera menindaklanjuti Perda Pengelolaan Pasar ini dengan menerbitkan peraturan Kepala Daerah.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengapresiasi pansus ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat yang telah selesai melaksanakan pembahasan sampai hasil finalisasi .
“Keberadaan pasar memberikan kontribusi besar dalam menggeliatkan roda perekonomian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bukittinggi pada tahun 2021 yakni 33,17% disumbang oleh sektor perdagangan, “ujar Erman Safar. (fadhil)
