Pesisir Selatan, Padang Expo
Sekretaris daerah kabupaten (Setdakab) Pesisir Selatan, Erizon, ingatkan kepada semua wali nagari di daerah itu agar jangan hanya terpaku pada dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
“Ini saya tegaskan, sebab potensi sumber pendapatan yang bisa dikelolah oleh pemerintahan nagari memang cukup besar, tentunya bila dikelola secara maksimal,” katanya kepada pesisirselatan.go.id, Jumat (26/6).
Dia juga berharap sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk dana desa dan alokasi dana desa itu, hendaknya cuma dijadikan sebagai pancingan saja.
“Sebab melalui langkah itu, maka proses percepatan pembangunan di nagari akan lebih cepat tercapai, ketimbang hanya mengharapkan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD,” ingatnya.
Ditambahkanya bahwa pemekaran nagari yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) Pesisir Selatan sejak awal tahun 2011 lalu, memang bertujuan agar pemerataan pembangunan berjalan cepat.
“Ketika itu kita berpikir bagaimana Pessel cepat bangkit dari daerah tertinggal, dan itu ternyata bisa terwujud. Agar bisa terus berkembang menjadi daerah yang maju, sehingga kepada semua pemerintahan nagari ditantang untuk juga bisa berkreatifitas. Salah satunya dengan cara mencari sumber-sumber yang bisa memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan,” harapnya.
Selain itu dia juga menegaskan kepada para wali nagari dan jajaranya agar pula menegakkan kedisiplinan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebab kedisiplinan merupakan awal sebuah kesuksesan.
“Itu harus dipahami, karena keberadaan pemerintahan nagari adalah ujung tombak pemerintahan. Dari itu pemerintahan nagari diharapkan supaya mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Beranjak dari tujuan dan harapan yang ingin dicapai itu, sehingga rasa tanggung jawab, kedisiplinan termasuk juga dalam menciptakan terobosan-terobosan demi kemajuan nagari harus dimiliki oleh wali nagari.
Ada tujuh hal yang musti dipahami oleh seorang wali nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tingkat pemerintahan terendah.
Diantaranya, mengetahui dan memahami potensi wilayah dengan baik supaya bisa dengan cepat menuntaskan persoalan yang terjadi. memahami agenda pembangunan nasional dan daerah, serta juga mampu mensosialisasikan berbagai peraturan dan program dari tingkat pusat hingga daerah.
“Tujuanya tentu agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru di tingkat masyarakat,” tutupnya. (dyh/wl/hms)
