Solok, PE – Solok Smart City sudah melewati proses cukup panjang yaitu terlaksananya 3 tahap Bimtek pada tahun 2019. Pada tahap selanjutnya di tahun 2020, Diskominfo Kota Solok mengadakan Rencana Induk Bimtek Smart City dalam bentuk proses penetapan menjadi Peraturan Walikota sebagai payung hukum dalam rangka Implementasi Perencanaan Smart City, Selasa (04/02/2020).
Acara yang berlangsung di aula Bappeda ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Solok yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Susweni dengan didampingi oleh Kadis Kominfo, Zulfadli serta dihadiri Kepala OPD terkait dan Camat.
Kadis Kominfo menyampaikan, “Smart City ini adalah bagaimana suatu kawasan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada bisa menyelesaikan permasalahan kota, sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Secara Paripurna, Kota Solok sudah pernah mendapat anugerah sebagai Smart City dalam kategori kota kecil di Indonesia,” ucap Zulfadli.
Pada Bimtek pertama pada tanggal 9 s/d 10 September 2019, menghasilkan analisa kesiapan daerah, masa depan, GAP dan Visi Pembangunan serta pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas antara Walikota dengan Kepala OPD se-Kota Solok. Kemudian pada Bimtek kedua, gambaran isi buku 2 berupa visi misi, sasaran dan strategi Smart City, rencana program kerja dan road map pembangunan Smart City dan bimtek ketiga kegiatan One on One Clinic dengan OPD yang menghasilkan rancangan Road Map dari 6 Dimensi Smart City.
Selanjutnya, Staf Ahli Susweni menyebutkan Smart City merupakan program strategis daerah. “Kita harus menyandingkan usulan dengan RKPD (Bappedda). Untuk itu, peran seluruh OPD untuk bisa mencapai Kota Solok sebagai Smart City sangat dibutuhkan, karena bukan hanya mengandalkan Aplikasi atau IT, tetapi pelayanan publik harus dikelola dengan secara cerdas,” pungkasnya.
“Sangat diharapkan sekali bagi Kepala OPD untuk mengetahui lebih tentang Smart City agar bisa dilaksanakan sesuai perencanaan, karena Smart City adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Susweni.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan diskusi dalam rangka meminta masukan terhadap Quick Win yang telah ada serta dicocokkan dengan rencana kerja pada masing masing OPD sehingga bisa terintegrasi dengan Dimensi yang telah disusun sebelumnya.[rilis humas]
