padangexpo.com | Makasar
Bupati Eka Putra bersama Forkopimda Tanah Datar dan Padangpanjang menyambangi Polrestabes Makasar pada rangkaian silaturahmi di Kota dengan julukan Anging Mammiri yang berlangsung dari tanggal 23-24 April 2025.
Dalam kunjungannya, Bupati Tanah Datar Eka Putra dan rombongan diterima langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, didampingi Wakapolrestabes Makassar AKBP Andi Erma Suryono, Para Pejabat Utama serta Kapolsek Jajaran Polrestabes Makassar.
Selanjutnya, Bupati Eka Putra memulai diskusi dengan memperkenalkan seluruh rombongan dari Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Kapolres Tanah Datar AKBP. Nur Ichsan Septiyanto, Kapolres Padangpanjang AKBP Kartyana Widyarso, Dandim 0307 TD Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi, Ketua Pengadilan Negeri diwakili Hakim Erwin Radon Ardiyanto dan jajaran Pemerintah Daerah lainnya.
Kedatangan Bupati Eka Putra bersama Forkopimda Tanah Datar dan Padangpanjang ke daerah tersebut, bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi khusus Polrestabes Makassar menanggani setiap permasalahan hukum seperti aksi unjuk rasa dan sebagainya.
“Kami sengaja berkunjung Polrestabes Makasar ini, untuk mengetahui kiat khusus Polrestabes Makasar untuk menangani berbagai permasalahan hukum diwilayahnya. Apalagi akan menyambut May Day, kami ingin mengetahui sehingga bisa diterapkan nantinya,” ujarnya.
Dikesempatan itu, Kapolrestabes Makasar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, penanganan permasalahan hukum di wilayahnya ditanggani secara humanis dan terukur.
“Menyambut May Day, penanggananya tiap-tiap daerah itu berbeda. Sebelum May Day di kota Makasar biasanya, personil diturun tiga hari sebelum hari H, maka dari itu kami lakukan pendekatan terhadap kelompok buruh dan kelompok masyarakat yang menyikapi hal tersebut,” ujarnya.
Ia pun menyebutkan untuk tawuran dikota Makasar hanya masalah-masalah yang sifatnya lokal sehingga mereka ekspos ke medsos sehingga memicu timbulnya tawuran, adapun langkah petugas yaitu melakukan edukasi dan melakukan patroli di waktu rawan terjadinya tindak pidana. (Dwi)
