Ketua Bawaslu Tanah Datar: Jika Ada Dugaan Pelanggaran Segera Laporkan ke Kami

Padangexpo.com, Tanah Datar-Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serahkan dana hibah Pilkada serentak tahun 2024. Bantuan hibah tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE,MM kepada Ketua KPU Tanah Datar Dicky Andrika dan Ketua Bawaslu Tanah Datar Andre Azki, Kamis (28/12) di gedung Indojolito. Pada kesempatan itu, Ketua KPU Tanah Datar, Dicky Andrika menyampaikan rasa terimakasihnya atas terealisasinya dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun depan.

Besaran bantuan hibah Pilkada tahun 2024 untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dengan total sebesar Rp.39.007.691.000. Dengan rincian, untuk KPU sebesar Rp.26.500.000.000 dan untuk Bawaslu sebesar Rp.12.507.691.000 yang telah dituangkan dalam NPHD dan di tanda tangani pada tanggal 9 November 2023 lalu. Penyerahan bantuan hibah ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap I untuk KPU sebesar 40 persen yaitu sebesar Rp.10.600.000.000 dan Bawaslu sebesar Rp.5.003.000.000, untuk tahap II 60 persen lagi akan diserahkan pada tahun anggaran 2024 nanti.

Andre Azki selaku Ketua Bawaslu Tanah Datar menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar atas pencairan dana hibah Pilkada tahun 2024.

“Pemilu, Pilek dan Pilpres saat ini memasuki tahapan yang sangat krusial saat ini dimana sekarang adalah masa kampanye, namun kegiatan ini cukup aman dan tertib. Para caleg, peserta pemilu kampanye saat ini masih mengikuti STTP dan itu patut kita apresiasi bersama. Itu bukti kesuksesan kita bersama Pemerintah Daerah mensosialisasikan dan melakukan pendidikan politik bagi peserta pemilu. Bawaslu sekarang ini mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Kita cegah semaksimal mungkin melalui pencegahan lisan, melalui himbauan tertulis dan sosialisasi terus menerus yang kita adakan serta kita awasi secara langsung di lokasi kampanye,” kata Andre Azki.

Kemudian lanjutnya, tentu kita pahami bersama bahwa keterbatasan jumlah personil kami masih terbatas.

“Satu negara satu orang. Skopnya itu nagari, karena kita di batasi oleh undang-undang. Dan di kecamatan kita cuman punya tiga orang, sedangkan PPK saja lima orang, jadi memang kita terbatas secara SDM maka dari itu Bawaslu RI melahirkan banyak program pengawas pemilu parsitifatif. Kita coba rangkul stekholder dan organisasi kempemudaan dan kemasyarakatan untuk menjadi bagian kita menjadi pengawas parsitifatif,” lanjutnya.

“Dan setiap informasi awal di laporkan secara resmi melalui kanal resmi Bawaslu. Jika memang ada masyarakat Tanah Datar yang menemukan dugaan pelanggaran, kami berharap itu di laporkan secara resmi supaya kami bisa melakukan penelusuran. Dan itu di atur oleh undang-undang pemilu,” paparnya.

Terakhir, ia juga menyampaikan bahwasanya sekarang adalah masa perekrutan KPPS, itu adalah salah satu aspek tranfokus yang kami awasi, sebab ini menyangkut nasib orang. Kita juga menjaga dan mengawasi supaya KPU Tanah Datar benar-benar mengakomodasi ini secara adil, tidak tenang pilih dan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Sekali lagi, jika ada masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran, kami Bawaslu Tanah Datar siap menerima laporan dan siap juga menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku. Kita sebagai lembaga penegak hukum pemilu, berkomitmen penuh menjaga pemilu ini berjalan baik sesuai dengan undang-undang, dan sekali lagi kami berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar atas terealisasinya dana hibah untuk pilkada di tahun 2024 nanti,” pungkas Andre Azki. (Dwi)