Komisi I DPRD Sumbar Sorot Transformasi Digital Payakumbuh: Jangan Sekadar Modern, Harus Berdampak Nyata
padangexpo.com // Payakumbuh
Langkah Pemerintah Kota Payakumbuh membangun tata kelola pemerintahan digital mendapat perhatian serius dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kamis (7/5/2026), rombongan legislatif menyoroti pentingnya transformasi digital yang tidak berhenti pada pembangunan aplikasi, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Rombongan disambut Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, bersama Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra serta jajaran Pemko lainnya.
Kunjungan itu difokuskan pada pengawasan dan sinkronisasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang kini menjadi salah satu instrumen utama reformasi birokrasi nasional.
Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar pemerintah mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Payakumbuh berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” ujar Rida.
Ia menekankan bahwa Pemko Payakumbuh tidak ingin sekadar mengikuti tren digitalisasi, tetapi benar-benar menjadikan teknologi sebagai alat memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat.
“Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan. Teknologi harus memberi manfaat nyata dan mempermudah masyarakat. Itu yang selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi penegas arah kebijakan Pemko Payakumbuh di bawah kepemimpinan Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, yang menjadikan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan daerah.
Di hadapan Komisi I DPRD Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra memaparkan capaian SPBE Kota Payakumbuh yang dinilai terus meningkat setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB. Menurutnya, peningkatan indeks SPBE bukan sekadar angka administratif, tetapi indikator bahwa transformasi birokrasi digital mulai berjalan sistematis.
“Setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan. Ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik dan menjadi modal menuju fase transformasi digital yang lebih matang,” ujarnya.
Kurniawan juga membeberkan kesiapan infrastruktur digital daerah. Pemko Payakumbuh kini telah memiliki jaringan backbone fiber optik yang saling terhubung dengan sistem redundansi untuk menjaga stabilitas layanan publik.
“Kalau satu jalur terganggu, masih ada jalur lain. Pelayanan publik tidak boleh lumpuh hanya karena jaringan bermasalah,” tegasnya.
Tidak hanya membangun jaringan, Pemko Payakumbuh juga mulai memperkuat integrasi layanan melalui berbagai aplikasi digital. Sistem MyKOPAY kini menjadi tulang punggung layanan pemerintahan daerah yang terhubung dengan E-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, hingga SiPADUKO di sektor kesehatan.
Yang menarik, Pemko Payakumbuh juga mulai mengembangkan BIG DATA atau Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Langkah itu menunjukkan arah baru pemerintahan modern: kebijakan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Tak hanya berhenti pada layanan internal pemerintahan, Payakumbuh juga mulai memperluas akses digital masyarakat melalui implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital serta program Taman Digital hingga ke tingkat kelurahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital,” kata Kurniawan.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, mengapresiasi langkah progresif Pemko Payakumbuh dalam mendukung agenda reformasi birokrasi digital nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun ia juga mengingatkan bahwa digitalisasi tidak boleh berhenti pada banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan harus benar-benar terintegrasi dan mempermudah masyarakat.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” ujar Sawal.
Kunjungan kerja itu kemudian ditutup dengan peninjauan sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diterapkan Pemko Payakumbuh, termasuk e-KKPR, Sipedati, dan BIG DATA.
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, langkah Payakumbuh menunjukkan satu hal penting: transformasi digital bukan lagi soal gengsi teknologi, melainkan tentang bagaimana negara hadir lebih dekat, lebih cepat, dan lebih mudah diakses masyarakat(Ken)