Bukittinggi, Padang Expo
Pemerintah Kota Bukittinggi launching program integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) tahun 2024. Kick off pelaksanaan ILP ini, ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh SKPD terkait, di Balcone Hotel, Rabu (31/07-2024).
Wali Kota Bukittinggi, melalui Sekda Bukittinggi, Martias Wanto, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi berkomitmen untuk tingkatkan layanan kesehatan masyarakat. Berbagai program dilaksanakan dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melalui program integritas pelayanan kesehatan primer.
“Dengan adanya program ILP, artinya, Pemko bersama Pemprov dan pemerintah pusat, melaksanakan kegiatan bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah harus terus berkomitmen dan semangat untuk berikan layanan kepada masyarakat, apalagi layanan kesehatan,”ujar Martias Wanto.
Sekda mengatakan, investasi bidang kesehatan, bukan investasi yang dampaknya dapat dirasakan langsung. Namun, efeknya dapat dinikmati masyarakat untuk beberapa tahun yang akan datang.
“Misi Wali Kota, hebat di bidang kesehatan. Ini menjadi salah satu realisasi dari misi tersebut, yang tujuan utamanya adalah bagaimana seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan baik dan prima,” kata Sekda.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Linda Faroza, menyampaikan, Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi tahap awal pelaksanaan implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kota Bukittinggi.
Konsep Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di tingkat Kecamatan akan diikuti di tingkat desa/kelurahan dengan keberadaan Unit Kesehatan di kelurahan yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu).
Pustu sebagai jaringan Puskesmas akan bertanggungjawab dalam memastikan masyarakat di kelurahan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhannya.
“Dengan keberadaan Pustu dan kader yang semakin diperkuat perannya di tingkat desa/kelurahan, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan Kesehatan dan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dapat dilaksanakan dengan lebih optimal,” jelas Linda Faroza.
Linda mengatakan, pada tahun 2024 – 2026, akan dilakukan scale up ILP nasional secara bertahap di 40 Kab/Kota dengan dukungan dana Global Fund yaitu 15 Kab/Kota di tahun 2024, 15 Kab/Kota di tahun 2025, dan 10 Kab/Kota di tahun 2026.
Pada proses scale up ILP ini akan dilaksanakan proses kegiatan ILP tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota. Dalam pelaksanaan program ILP diperlukan dukungan lintas program dan lintas sektor di kabupaten.
“Kegiatan Kick off Pelaksanaan ILP dilakukan untuk menggalang dukungan dari pimpinan daerah, lintas program, dan lintas sektor terkait. Dengan konsep ILP yang diterapkan di puskesmas, pustu dan posyandu, skrining kesehatan dapat terlaksana dari semua siklus kehidupan. Sehingga upaya mendeteksi dini penyakit dapat terlaksana, agar derajat kesehatan masyarakat Bukittinggi dapat ditingkatkan,” kata Linda.
Dr. dr. Teti Tejayanti, mewakili Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, secara daring, menjelaskan, konsep ILP telah diujicobakan di 9 provinsi pada tahun 2022 oleh Kemenkes, didukung Kemendagri dan Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi. Hasilnya, peran dan komitmen kuat dari pemerintah daerah, pemerintah desa serta masyarakat, sangat mempengaruhi berjalannya konsep integrasi pelayanan kesehatan primer ini.
“Transformasi pelayanan kesehatan primer ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi bidang kesehatan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020 – 2024 yaitu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi,” jelas Teti Tejayant. (Rls/Fadhil)
