Percepatan Penurunan Stunting di Sijunjung, Bupati dan Wabup Ikuti Roadshow Bersama Menko PMK RI Secara Daring

padangexpo.com (Sijunjung)

Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir bersama Wakil Bupati, H. Iraddatillah mengikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Barat.

Roadshow bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang dilaksanakan secara daring ini diikuti Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi bersama Wakil Gubernur, Audy Joinaldy serta diikuti juga oleh Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.

Di Kabupaten Sijunjung sendiri selain diikuti Bupati Benny Dwifa dan Wabup Iraddatillah juga dihadiri Kajari Sijunjung, Adi Nuryadin Sucipto, SH. MH, Dandim 0310/SS, Letkol. Inf. Endik Hendra Sandi, S.Sos. M.I.Pol, Kapolres Sijunjung diwakili Kasubagbinops, AKP. M. Ridwan, Ketua GOW, Ny. Donna Iraddatillah, Asisten I, Aprizal, M.Si, Kepala OPD terkait di Operationroom Kantor Bupati Sijunjung, Rabu (5/4/23).

Dalam pemaparannya, Bupati Benny Dwifa menyampaikan terkait Permasalahan Tata Kelola percepatan penurunan stunting diantaranya,

• Belum optimalnya konvergensi program/kegiatan antar perangkat daerah karena belum memanfaatkan data keluarga beresiko stunting dan data balita stunting dalam program/kegiatan di perangkat daerah masing-masing.
• Belum terpenuhinya alat antropometri standar di setiap posyandu (baru tersedia 17 posyandu dari 322 posyandu) dan Belum terpenuhinya kelengkapan alat USG di setiap puskesmas

Benny juga menyampaikan kendala terkait intervensi spesifik dan sensitif yaitu :

1. Terkait Intervensi, Screning Anemia (Permasalahan; masih rendahnya kesadaran remaja putri untuk menkonsumsi tablet tambah darah serta masih rendahnya cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia).
2. Intervensi, pemantauan tumbuh kembang (permasalahan yaitu rendahnya kunjungan balita di posyandu alat antropometri yang digunakan di posyandu tidak standar serta masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan ibu terhadap pola asuh pemberian asi dan MP-Asi).
3. Intervensi, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak, (permasalahannya yaitu cakupan air minum dan sanitasi yang layak bagi rumah tangga masih rendah) dan
4. Intervensi ,bagi keluarga beresiko stunting, (permasalahanya yaitu kapasitas SDM tim pendamping keluarga masih rendah untuk menjalankan fungsi penyuluhan, rekomendasi rujukan daj rekomendasi bantuan sosial)

Bupati Benny menjelaskan strategi Kabupaten Sijunjung dalam percepatan penurunan stunting yaitu;

• Program Telemedicine dalam rangka transferknowledge dari Dokter spesialis anak ke dokter di puskesmas.
• Melakukan pengukuran ulang pada bulan Januari 2023 terhadap balita pendek dan sangat pendek (tinggi badan menurut umur) yang terdata di aplikasi e-PPGBM oleh petugas gizi yang diawasi oleh dokter umum yang sudah dilatih oleh Dokter Spesialis Anak untuk menggunakan alat antriopometri standar.
• Klinik Tumbuh Kembang anak di RSUD digunakan untuk penanganan anak stunting dan gizi buruk.
• Anak yang teridentifikasi stunting dan di rujuk ke RSUD akan langsung ditangani oleh Dokter Spesialis Anak, dan untuk keluarga yang tidak mampu akan dibantu oleh BAZNAS.
• Penyediaan susu formula untuk balita gizi buruk melalui APBD sebagai pendamping dari penyediaan pangan lokal yang bersumber dari DAK Non Fisik Kesehatan dan untuk memastikan konsumsinya, balita akan didampingi oleh kader.
• Bekerja sama dengan BAZNAS dalam penyediaan jamban layak bagi keluarga miskin dan beresiko stunting.

Sementara terkait permasalahan kemiskinan ekstrim, Bupati Benny menyampaikan bahwa, masih ada keluarga miskin ekstrem yang tidak masuk DTKS maupun Data P3KE dari hasil musyawarah desa/nagari sehingga tidak menerima bantuan sosial (PKH, BPNT, BST, Sembako, BLT Dana Desa).

Kemudian, ada Keluarga Miskin ekstrim sudah terdaftar di DTKS namun belum menerima Bantuan Langsung Tunai sehingga perlu Mempercepat release data regsosek untuk dibagipakaikan kepada seluruh K/L/Daerah sebagai satu data Indonesia untuk intervensi kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih tepat sasaran.

• Kurangnya akses KK miskin terhadap sarana ekonomi produktif dan permodalan dan kemampuan wirausaha.
• Keluarga miskin banyak yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan kelompok usaha sehingga tidak mendapatkan bantuan sarana prasarana usaha.
• Masih ada Anak KK miskin usia sekolah yang putus sekolah dan Belum terpenuhinya Pelayanan Dasar (Rumah layak, Air Minum dan Sanitasi) dan infrastruktur jalan antar wilayah di kantong-kantong  kemiskinan.

Upaya dan program penghapusan kemiskinan ekstrim ini lanjut Bupati Benny berupa; –

• Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan/non formal sebanyak 11.516 Pekerja
• Subsidi pemasangan sambungan air bersih PDAM bagi MBR, tahun 2023 sebanyak 536 calon pelanggan.
• Bantuan perlengkapan dasar sekolah untuk siswa miskin tahun 2023 sebanyak 3.040 siswa SD dan 1.900 siswa SMP.
• Beasiswa bagi siswa miskin yang tidak menerima PIP,  2.060 siswa SD dan 700 siswa SMP.
• Pemasangan sambungan listrik gratis  sebanyak 100 RTM dari Kementerian ESDM.
• Peningkatan kapasitas pencari kerja bagi keluarga miskin ekstrem yang masih menganggur.
• Santunan Biaya Hidup warga miskin dari BAZNAZ.
• Peningkatan infrastruktur pendidikan dan Kesehatan.
• Peningkatan infrastruktur Pelayanan Dasar (Rumah Layak Huni, Air Minum, sanitasi dan akses jalan)

“Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tersebut, kami mengharapkan bantuan berupa peralatan serta saran dan masukan dari Menko PMK,”harap Bupati Benny Dwifa. (gga/rl)