Resmi Dikukuhkan Sebagai Ketua DPC HKTI, Bupati Jon Pandu : Semoga HKTI dan Pemerintah Semakin Bersinergi
Padangexpo.com | Padang
Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Solok periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat, Selasa (1/9), di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Pengukuhan tersebut dilakukan bersama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Dalam kesempatan yang sama, Musda juga menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, S.I.P sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031.
Untuk DPC HKTI Kabupaten Solok, kepengurusan terdiri dari Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH sebagai Ketua, Nofri Perdana Ario sebagai Sekretaris, dan Joni Krisnopel sebagai Bendahara.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, ST, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman, S.I.P, Wali Kota Pariaman Yota Balad, S.STP., M.Si, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, S.I.P, jajaran pengurus DPD HKTI Sumatera Barat serta para pengurus DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS menyampaikan bahwa sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia. Menurutnya, sebagai negara agraris dengan sumber daya dan keunggulan komparatif yang besar, pertanian harus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, HKTI memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, HKTI diharapkan mampu menjadi katalisator yang memperkuat berbagai program strategis pemerintah di bidang pertanian.
“Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya swasembada, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani,” menjadi salah satu penekanan dalam arahannya.
Selain ketahanan pangan, Prof. Syakir juga menyoroti pentingnya penguatan akses pasar, hilirisasi produk pertanian, mekanisasi, serta keterlibatan generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi dan mekanisasi pertanian perlu dimanfaatkan untuk mendorong regenerasi petani sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman, S.I.P menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar, didukung sumber daya alam yang subur dan tradisi pertanian yang kuat. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan seperti harga komoditas, ketersediaan pupuk dan sarana produksi, akses permodalan, teknologi, regenerasi petani, serta kepastian pasar.
Ia menegaskan, HKTI Sumatera Barat ke depan harus hadir bukan hanya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pertanian, tetapi sebagai organisasi yang bekerja bersama petani untuk mewujudkan kesejahteraan.
Evi juga menekankan pentingnya hilirisasi agar hasil pertanian Sumatera Barat tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, melainkan mampu diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi bagaimana peningkatan produksi tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Ia juga berkomitmen memperkuat sinergi antara petani, pemerintah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta seluruh ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Regenerasi petani menjadi salah satu perhatian, sehingga sektor pertanian dapat terus diminati generasi muda.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, ST menyambut positif konsolidasi HKTI di Sumatera Barat. Ia berharap HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan sektor pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, besarnya ketergantungan masyarakat Sumatera Barat terhadap sektor pertanian menjadikan penguatan kapasitas petani dan ekosistem pertanian sebagai hal yang penting. HKTI diharapkan mampu merangkul berbagai pihak, termasuk para pakar, akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Vasco juga mengingatkan agar HKTI tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi melahirkan program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Ia mendorong kepengurusan HKTI Sumatera Barat yang baru untuk membangun sebuah gerakan bersama guna meningkatkan kegiatan dan produktivitas sektor pertanian di seluruh wilayah Sumatera Barat.
Dengan terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Sumatera Barat periode 2026–2031, diharapkan sinergi antara HKTI dan pemerintah semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok. (yosep)
