Solok Selatan (padangexpo.com)
Pemkab Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tahun 2021 sebesar Rp14 miliar.
Adapun Alokasi anggaran tersebut sekitar 30 persen yang merupakan dana sharing dari Provinsi Sumbar atau kisaran Rp4,2 miliar.
Novirman selaku Dinas Kesehatan Solsel mengatakan,”Sisanya 9,8 Miliar merupakan anggaran dari APBD Solok Selatan, sehingga nantinya dapat melayani kesehatan masyarakat secara luas untuk tahun 2021,” terangnya.
Novirman menjelaskan, dengan telah diantarakannya anggaran sebesar 14 Miliar tersebut, maka jumlah masyarakat Solok Selatan yang telah menjadi peserta JKN-KIS sebanyak 150.539 Jiwa atau 83,2 persen dari jumlah penduduk Solsel berkisar 180.905 jiwa.
“Artinya hampir seluruh masyarakat mendapakan jaminan kesehatan di tahun 2021,” ujarnya.
Jumlah peserta JKN-KIS di Solsel yang dibiayai dana APBD dan APBN berjumlah 99.568 jiwa. Dimana, jumlah peserta JKN-KIS yang ditanggung oleh APBD sebanyak 45.625 jiwa dan ditanggung APBN berjumlah 53.943 jiwa.
Sedangkan sisanya 50.971 jiwa, merupakan jumlah peserta JKN-KIS yang non PBI diantaranya, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 36.134 jiwa..
“Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 13.325 jiwa. Dan Bukan Pekerja (BP) 1.512 jiwa,” ulasnya.
Adapun hal tersebut telah menjadi target Pemerintah Pusat, Solok Selatan harus mampu memenuhi target sebesar 95 persen jumlah peserta JKN-KIS dari jumlah penduduk. Akan tetapi, karena faktor pandemi Covid-19 menyebabkan hal ini belum bisa terwujud.
Butuh sekitar Rp 700 juta anggaran tambahan untuk mencapai target 95 persen atau memenuhi sekitar 11,8 persen lagi dari 83,2 persen.
Ia berharap,”Semoga saja bisa terakomodir nantinya melalui Anggaran perubahan 2021,”
Untuk pelayanan JKN-KIS di Solsel, baik itu di Puskesmas dan Rumah sakit sudah sesuai standar pelayanan, ujar Novirman.
Sedangkan untuk tunggakan, sementara ini tidak ada. Harapannya, untuk masyarakat miskin, hampir miskin dan kurang mampu bisa dibiayai penuh oleh Pemerintah Daerah maupun Pusat.
“Sebanyak 95 persen jumlah penduduk harus menjadi peserta JKN-KIS, sedangkan 5 persen lagi adalah masyarakat Solsel yang sangat mampu sekali,” tuturnya. (syahril)
