Bukittinggi, Padang Expo
Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial gelar sosialisasi Perlinsos Digital (Perlindungan Sosial Digital). Kegiatan ini diikuti oleh SKPD terkait, BPS, camat dan lurah serta pendamping PKH dan TKSK Kota Bukittinggi di Ruang Rapat Lantai III, Senin (07/09-/2026).
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan, Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Program ini merupakan upaya pemerintah mempercepat dan memperbaiki pemutakhiran data perlindungan sosial. Perlinsos Digital sebelumnya dilaksanakan di Banyuwangi, kemudian diperluas ke sejumlah kabupaten/kota dan pada awal September 2026 telah mencakup 215 kabupaten/kota.
“Melalui Perlinsos Digital, masyarakat yang melakukan pemutakhiran data tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui status kelayakannya. Dalam uji coba ini, prosesnya dapat diketahui sekitar 10 menit. Tugas pemerintah daerah adalah mendaftarkan masyarakat sebanyak-banyaknya, tidak terbatas pada desil 1 sampai 5, karena ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan menggunakan sistem ini,” jelas Roza Wahyuni.
Roza mengatakan, Perlinsos Digital bukan sekadar digitalisasi layanan, tetapi menjadi langkah untuk mewujudkan data perlindungan sosial yang lebih akurat, dinamis dan sesuai kondisi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak perlu mendukung pelaksanaannya agar masyarakat yang layak mendapatkan perlindungan sosial dapat terdata dengan baik dan program bantuan pemerintah ke depan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran,” kata Roza.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Efriandi, menyampaikan, validitas data menjadi hal penting dalam pelaksanaan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
“Data Perlinsos Digital nantinya menjadi data tunggal yang terintegrasi dengan berbagai program bantuan sosial, sehingga diperlukan sinergi RT, RW, lurah, camat, kader, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pekerja sosial masyarakat dan seluruh unsur terkait untuk memastikan data masyarakat benar dan lengkap,” ujar Efriandi. (Rls/Fadhil)
