Eka Putra: Jangankan 350 Ha, Sejengkal Saja Saya Tak Ingin Tanah dan Wilayah Kita Diambil
Padangexpo.com, Tanah Datar-Masyarakat Nagari Simawang melalui Wali Nagari disaksikan KAN, BPRN dan tokoh adat Nagari Simawang memberikan tanda penghargaan kepada Bupati Eka Putra sebagai bentuk resmi menjadi warga kehormatan Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan.
Penghargaan diberikan saat acara silaturahmi bersama ninik mamak dan syukuran atas renovasi balai-balai adat Nagari Simawang, Sabtu (21/9/2024) atas perhatian dan sumbangsih Eka Putra selaku Bupati Tanah Datar terhadap masyarakat Nagari Simawang. Turut dihadiri anggota DPRD Tanah Datar Wel Ahmad, Camat Rambatan Roza Melfita, Forkopimca Rambatan, tokoh masyarakat dan undangan lainnya.
Lembaga Kehormatan KAN Simawang Sy. Dt. Rajo Darek menyampaikan, penghargaan yang diberikan kepada Bupati Eka Putra sebagai apresiasi dan penghargaan masyarakat atas kerja keras memperjuangkan Nagari Simawang.
“Beliau turun langsung dan berperan aktif menyelesaikan permasalahan tapal batas antara Simawang dengan nagari tetangga, bahkan langsung meninjau titik lokasi. Bahkan memperjuangkan ke tingkat pusat. Inilah salah satu dasar penghargaan ini, disamping program pro masyarakat lainnya dan juga bantuan rehab balai-balai adat ini,” katanya.
Hal hampir sama disampaikan Ketua KAN M. Nur Dt. Rajo Tianso dan Ketua BPRN Simawang MS. Dt. Rajo Itam yang menilai penghargaan tersebut memang sangat pantas diberikan kepada Bupati Eka Putra.
“Perhatian Bupati Eka Putra ditunjukkan dengan beliau langsung yang turun menyelesaikan masalah ini, tidak diwakilkan kepada bawahan beliau, ini merupakan bentuk keseriusan dan bukti perhatian kepada Nagari Simawang, terima kasih pak, dan juga program unggulan lain yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kami,” sampainya.
Sementara Wali Nagari Simawang Firman Malin Panduko juga membenarkan apa yang disampaikan KAN dan BPRN Simawang, betapa tingginya perhatian Bupati terhadap penyelesaian tapal batas.
“Apa yang disampaikan mamak-mamak kita, memang benar adanya dan itu yang dilakukan bapak Bupati karena itu tentu tidak salah penghargaan ini kita berikan,” sampainya.
Tidak itu saja, tambah Firman Malin Panduko, semenjak adanya program berobat gratis yang diluncurkan, telah banyak membantu masyarakat Nagari Simawang.
“Semenjak program ini ada, sudah ada 23 warga Nagari Simawang tidak bisa terlayani untuk layanan kesehatan, sekarang sehat setelah memanfaatkan program ini. Terima kasih pak atas program ini, kami akan dukung terus program ini dan program unggulan lainnya di Simawang dan Tanah Datar,” tukasnya.
Bupati Eka Putra menyampaikan ras terima kasihnya atas kepercayaan dan penilaian masyarakat atas kinerjanya dalam masa 3,5 tahun ini, khususnya di Nagari Simawang.
“Terima kasih atas kepercayaan ini, semoga amanah ini bisa saya emban dengan sebaik-sebaiknya,” katanya.
Namun, tambah Eka Putra, apa yang ia lakukan merupakan salah satu tugasnya selaku kepala daerah Tanah Datar dan ia juga telah komitmen untuk terus memperhatikan bidang adat dan budaya di Tanah Datar, salah satunya balai-balai adat.
“Setelah saya pelajari bersama instansi terkait tentang apa yang terjadi di Simawang ini, jangankan 350 hektar, sejengkal saja saya tak ingin tanah dan wilayah yang memang menjadi hak kita diakui daerah tetangga, karena itu saya berani berjuang ke Propinsi ataupun pusat untuk mempertahankan hak kita. Tidak di Simawang saja, perbatasan Tanah Datar dengan Agam juga Saya perjuangkan,” sambungnya.
Menjawab penyampaian Wali Nagari, Bupati Eka Putra membenarkan hal itu, bahwa saat ini ia telah meluncurkan Program Tanah Datar Sehat Merdeka Berobat.
“Sebelumnya sudah ada program berobat gratis, dan semenjak 1 Agustus 2024 kemarin diluncurkan program UHC dimana masyarakat Tanah Datar yang sakit dan berobat, cukup memperlihatkan KTP Tanah Datar, dan bagi yang butuh penanganan di Rumah Sakit lain, juga dilayani namun harus ada rujukan di Puskesmas setempat,” terangnya.
Terakhir, Bupati Eka Putra berharap semua masyarakat Tanah Datar untuk memaksimalkan program tersebut, agar tidak ada lagi masyarakat Tanah Datar yang sakit yang tidak berobat karena tidak ada biaya atau tidak ada BPJS. (Dwi)
