Bukittinggi, Padang Expo
Pjs Wali Kota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam, pimpin apel gabungan bersama seluruh jajaran ASN dan non ASN lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi.
Apel gabungan terakhir bagi Pjs Wali Kota jelang akhir masa tugasnya ini, dihadiri Pj Sekda Kota Bukittinggi, Asisten, Staf Ahli, Pjs Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Pj Ketua DWP, seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Lurah dan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi ini, berlangsung di Halaman Kantor Balai Kota, Jumat (22/11/2024) pagi.
Pjs Wako Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam, menyampaikan, tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan sesuai amanah Menteri Dalam Negeri, dalam kurun waktu dua bulan terakhir di bawah kepemimpinannya. Tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dapat terselenggara dengan lancar. Ketentraman dan ketertiban masyarakat di Bukittinggi dapat terpelihara dengan kondusif.
Selanjutnya, tugas memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada juga telah dilaksanakan dan Bukittinggi telah siap menghadapi hari H Pilkada 2024. Untuk menjaga netralitas terkait Pilkada, telah dilakukan sejak awal menjabat, melalui arahan, deklarasi bersama, penandatanganan pakta integritas dan instruksi kepada seluruh ASN dan non ASN untuk tidak berpolitik praktis serta wajib netral selama tahapan pilkada.
“Terkait pembahasan ranperda juga telah disetujui Nota Kesepakatan Bersama KUA PPAS tahun 2025 dan dibahasnya RAPBD TA.2025 bersama DPRD Bukittinggi. Sedangkan untuk pengisian jabatan, hingga nanti berakhirnya penugasan, tidak dilakukan dengan pertimbangan belum dibutuhkan dan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Ujar Hani Syopiar Rustam
Pjs Wako, mengatakan, menjelang pelaksanaan Pilkada, yang tinggal menghitung hari, saya berpesan pada seluruh ASN dan non ASN tanpa terkecuali, untuk menjaga netralitas, tidak berpolitik praktis, profesional dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan selama tahapan pilkada.
“Saya imbau kepada seluruh pegawai ASN dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi agar tetap menjaga netralitas ASN dan tidak berpolitik praktis di setiap tahapan pemilihan kepala daerah,” kata Pjs. Wako. (Rls/Fadhil)
