Distribusi Bantuan Pangan Melonjak, 13.628 KK di Payakumbuh Disasar—Alarm Sosial atau Bukti Intervensi Negara?
padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh mulai menggulirkan bantuan pangan dalam skala besar. Sebanyak 466 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tigo Koto Diate, Kecamatan Payakumbuh Utara, menerima Cadangan Beras Pemerintah (CPP) dan minyak goreng, Senin (13/4/2026), sebagai bagian dari distribusi serentak di seluruh wilayah kota.
Penyaluran bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini mencatat angka signifikan: total 272.560 kilogram beras dan 54.512 liter minyak goreng untuk alokasi Februari–Maret. Setiap keluarga menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yasrizal menegaskan, program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen strategis negara dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat.
“Ini bagian dari upaya menahan gejolak inflasi, mencegah krisis pangan, sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan harga,” tegas Yasrizal saat menyerahkan bantuan di halaman Kantor Lurah Tigo Koto Diate.
Namun di balik distribusi bantuan, terselip fakta yang tak bisa diabaikan. Data penerima bantuan melonjak tajam. Dari 7.099 KK pada 2024, kini meningkat menjadi 13.628 KK pada 2025—bertambah 6.529 keluarga dalam setahun.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Edvidel Arda, menyebut lonjakan ini sebagai indikasi meluasnya jangkauan bantuan pemerintah. Namun, di sisi lain, angka tersebut juga membuka pertanyaan tentang kondisi riil ekonomi masyarakat.
“Cakupan bantuan memang semakin luas, tapi ini juga menjadi tantangan bersama,” ujarnya.
Penyaluran bantuan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial RI, dengan Perum BULOG ditugaskan untuk memastikan distribusi tepat sasaran hingga ke tangan penerima.
Pemerintah Kota Payakumbuh turut mengingatkan agar bantuan tidak disalahgunakan. Yasrizal secara tegas meminta masyarakat menggunakan bantuan untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.
Di level teknis, Pemko menggandeng Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, camat, hingga lurah untuk memastikan distribusi berjalan tanpa hambatan.
Program ini memang memberi napas bagi ribuan keluarga. Namun lonjakan jumlah penerima menjadi sinyal keras: tekanan ekonomi di akar rumput masih nyata. Bantuan pangan bukan sekadar solusi, tetapi juga cermin kondisi yang perlu segera dibenahi secara struktural(Ken)