Bukittinggi, Padang Expo
Walikota Bukittinggi berikan jawaban atas pertanyaan, saran, kritikan dan masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi pada pemandangan umum fraksi terhadap ranperda Perubahan APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2024. Jawaban Walikota itu disampaikan pada rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (30/07-2024).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdy Nurman yang dihadiri oleh Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, segenap Anggota Dewan, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Walikota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2019-2024 atas kerjasamanya bersama Pemerintah Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berikut jawaban Walikota atas pertanyaan, saran, masukan dan kritikan konstruktif dari masing-masing fraksidi DPRD Kota Bukittinggi, diantaranya, Kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra bahwasanya kedepan antara Pemerintah Kota Bukittinggi melalui rencana kerjanya, dan DPRD melalui pokok-pokok pikirannya, dapat bersinergi untuk mewujudkan pencapaian RPJMD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terima kasih atas motivasi dari Fraksi PKS dalam merealisasikan target pendapatan dari sektor retribusi daerah.
Realisasi belanja daerah berdasarkan penempatan alokasi anggaran kas masing-masing sub kegiatan pada setiap SKPD. Dalam pelaksanaannya kegiatan sudah diawali semenjak Triwulan II, namun administrasi keuangan baru dapat direalisasikan setelah fisik pekerjaan selesai yang anggaran kasnya berada pada Triwulan III dan Triwulan IV.
Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2024 sedang terlaksana maka pencapaian RPJMD dapat diukur sampai akhir tahun 2023 sebagai tahun kedua penyelenggaraan RPJMD tahun 2021-2026 melalui pencapaian berikut : indikator makro sebagai Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mencapai 4,79% berada diatas target RPJMD tahun 2023 sebesar 4,29% .
Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2023 yaitu 4,99% telah mencapai/melebihi target bahkan berada jauh dibawah target RPJMD tahun 2023 sebesar 6,96% Indeks Pembangunan Manusia mencapai 81,88 berada diatas target RPJMD pada tahun 2023 sebesar 81,57.
Kemiskinan tahun 2023 sebesar 4,11% telah mencapai/ melebihi target yang ditetapkan sebesar 4,36%, dan Gini rasio sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat berada pada angka 0,255, melebihi target RPJMD yang ditetapkan sebesar 0,263.
Untuk Fraksi Partai Demokrat, terkait dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru. Pemerintah Daerah tetap melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah tidak hanya dari pajak dan retribusi, tetapi juga bagaimana optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang akan menambah pendapatan asli daerah.
Secara garis besar penambahan pendapatan daerah bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 11 miliar.
Bahwa penyerapan anggaran bukan hanya sekedar terserap saja namun juga memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah serta memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
Penambahan belanja modal merupakan belanja pembangunan TPST yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Barat.
Terkait dengan penerimaan terhadap bangunan Pasar Atas sudah dianggarkan dalam APBD awal tahun 2024 ditargetkan pendapatannya sebesar lebih kurang Rp 7 miliar.
Terima kasih kami ucapkan kepada Fraksi Amanat Nasional Pembangunan, kita berharap dalam pembahasan nanti akan dapat menyempurnakan Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
Terkait dengan pandangan Fraksi Nasdem – PKB terhadap Realisasi pendapatan daerah semester I Tahun 2024, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target pendapatan asli daerah yang dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2024 sampai pada kondisi Desember 2024.
Dan melalui forum ini juga, kami berharap kepada seluruh Anggota DPRD agar kita dapat bersama-sama mengawal pencapaian realisasi PAD.
Pemerintah Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah juga telah melakukan penyisiran terhadap belanja yang direncanakan serta meminta SKPD melakukan verifikasi, evaluasi dan rasionalisasi terhadap belanja yang dituangkan didalam Rancangan Perubahan APBD TA. 2024 guna meminimalkan SILPA pada akhir tahun anggaran.
Terima kasih kami ucapkan atas tanggapan dari Fraksi Golongan Karya. Terkait dengan pendapatan dan belanja pada Rancangan Perubahan APBD TA. 2024 sebagaimana telah kami jelaskan pada jawaban atas pandangan dari Fraksi Demokrat.
Saat ini Koperasi Saayun Salangkah sedang melakukan proses penggantian kepengurusan, sehingga harus menunggu penyelesaian pembukuan dan laporan dari kepengurusan yang lama,” ujar Erman Safar. (fadhil)
