Bukittinggi, Padang Expo
6 (enam) fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pemandangan umum fraksinya atas ranperda tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024, pada rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (30/07-2024).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan Rusdy Nurman yang dihadiri oleh Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, segenap Anggota Dewan, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, setelah ranperda tentang Perubahan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dihantarkan oleh Walikota tadi pagi, maka pada siang ini, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian Pemandangan Umum (PU) oleh enan fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi.
“Dalam Pemandangan umum fraksi-fraksi, dimana semua fraksi akan memberikan kritikan yang konstruktif, pertanyaan, saran dan masukan sebagai bahan dalam pembahasan nantinya,” ujar Beny Yusrial.
Berikut Enam fraksi melalui juru bicara masing-masing fraksinya diantaranya sebagai berikut.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara Yazid, menyampaikan, dari hantaran yang disampaikan Postur Perubahan APBD perubahan Tahun 2024, kami harapkan memuat subtansi berupa penajaman- penajaman program prioritas maupun penyesuaian yang merespon dinamika terkini.
Didalamnya juga menyediakan ruang untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan sampai akhir tahun anggaran.
“Fraksi Gerindra mengharapkan pemerintah daerah dalam perubahan APBD 2024 ini dapat memaksimalkan semua kegiatan- kegiatan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,’ ujar Yazid.
Fraksi PKS dengan juru bicara, Syaiful Efendi, mengatakan, berdasarkan realisasi semester pertama, retribusi daerah baru terealisasi sebesar Rp.23,7 miliar lebih dari target sebesar Rp 74 miliar lebih atau setara dengan 32.11%. Apa kira-kira yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah ini?
Terjadi kenaikan belanja daerah sebesar Rp.172.,8 juta lebih. Perubahan belanja daerah tidak terlalu signifikan. Namun realisasi belanja daerah pada semester pertama baru terserap sebesar Rp.316,5 miliar lebih atau setara dengan 39,23%. Apa yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja daerah? Bukankah hal tersebut akan berdampak kepada layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Tahun 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD yang memuat visi Walikota untuk Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah. Sejauh mana realisasi Visi ini dalam APBD Perubahan 2024 ini,” kata Syaiful.
Fraksi Demokrat dengan juru bicara, Alizarman, menyampaikan, Fraksi Partai Demokrat juga meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat.
Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan kepada pemerintah terhadap serapan belanja yang telah tercapai pada triwulan ketiga ini (sampai akhir juli 2024) serta skala prioritas dan efektifitas kenaikan Belanja daerah tersebut “Mohon penjelasan berkenaan dengan penerimaan terhadap penggunaan Bangunan Pasar Atas apakah sudah masuk dalam komponen Perubahan APBD 2024 serta berapa besaran Penerimaan dari Bangunan Pasar Atas tersebut jika sudah termasuk dalam perhitungan Perubahan APBD 2024,” ujar Alizarman.
Fraksi Amanat Nasional Persatuan dengan juru bicara, H.Irman, mengatakan, menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik itu APBD awal maupun APBD Perubahan adalah rutinitas pemerintahan yang setiap tahun kita jalankan bersama.
“Fraksi Amanat Nasional Pembangunan berharap APBD Kota Bukittinggi yang merupakan pedoman pendapatan dan Pembelanjaan Daerah dapat direncanakan, disusun, dibahas, dan dilaksanakan oleh seluruh Pihak dengan semakin lebih baik dengan tujuan semata mata untuk kesejahteraan masyarakat,” kata H.Irman.
Fraksi NasDem dengan juru bicara, Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, Pendapatan naik sebesar Rp 17,1 miliar lebih. Belanja bertambah sebesar Rp172,8 juta lebih dan Pembiayaan turun Rp 16,9 miliar lebih.
Realisasi pendapatan daerah semester | Tahun 2024 antara lain pendapatan pajak daerah 41.54% dan pendapatan retribusi daerah 32.11%. Menurut pendapat kami cukup mengkhawatirkan, kami mohon penjelasan apakah di semester II dapat terealisasi dengan baik.
“Untuk belanja daerah kami minta kepada OPD untuk menyisir.kembali belanja yang sudah direncanakan sehingga dalam pembahasan nanti kita bisa lebih mengoptimalkan APBD Perubahan ini,” kata Zulhamdi.
Fraksi GolKar dengan juru bicara, H.Syafri, mengatakan, Yang manjadi pertayaan kami Pendapatan daerah yg di anggaran sebelunya perubahan Rp. 756 milyar lebih PAD yang bertambah sebasar 17 milyar lebih, mohon diterangkan seKtor apa saja kira kira bertambah di PAD ini. “Berlanja daerah bertambah sekitar 172 juta lebih, menjadi 806 miliar lebih, dari sektor apa saja penambahan belanja ini. Dan, pembiayaan dari Rp 50 Miliar berkurang sebanyak Rp 16 miliar lebih., Apa-apa saja program pembiayaan yang dihilangkan dalam pembiayaan ini,” kata Syafril.
Secara umum, semua fraksi menerima hantaran ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024 ini untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan. (fadhil)
