Lobi Tak Sia-sia, 210 Rumah Layak Huni “Diamankan” untuk Warga Lima Puluh Kota
padangexpo.com // Lima Puluh Kota
Upaya Bupati Lima Puluh Kota, Safni, menembus pintu pemerintah pusat akhirnya berbuah hasil konkret. Setelah melalui rangkaian lobi intensif ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, daerah ini dipastikan mengantongi 210 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2026.
Capaian ini bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, tambahan 210 unit menjadi jawaban awal atas kebutuhan mendesak masyarakat berpenghasilan rendah—sekaligus penegasan bahwa perjuangan di balik meja birokrasi bisa berujung nyata di lapangan.
“Ini bukan hanya soal 210 unit rumah, tapi tentang bagaimana negara hadir memastikan masyarakat tinggal di rumah yang layak, aman, dan bermartabat,” tegas Safni saat berada di kantor kementerian, Jumat (10/4/2026).
Namun, ia tak menutup fakta bahwa pekerjaan rumah masih panjang. Di tahap ketiga 2026, tercatat masih ada 1.090 rumah tidak layak huni yang menunggu sentuhan program serupa. Permohonan lanjutan bahkan telah disodorkan melalui Kepala Biro Hukum kementerian, Yenita Sari.
Safni juga mengakui, jalan menuju alokasi BSPS bukanlah jalur mulus. Dibutuhkan komunikasi intens, argumentasi berbasis data, hingga kemampuan meyakinkan pemerintah pusat bahwa Lima Puluh Kota layak masuk daftar prioritas.
Respons positif pun datang dari pihak kementerian. Yenita Sari menilai kehadiran langsung kepala daerah menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan warganya.
“Kami akan mengawal permohonan ini kepada Menteri, Maruarar Sirait,” ujarnya.
Program BSPS sendiri merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah pusat yang mengandalkan skema stimulan berbasis swadaya masyarakat. Artinya, bantuan tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan gotong royong sebagai fondasi pembangunan.
Tambahan 210 unit pada 2026 diharapkan menjadi pemantik percepatan peningkatan kualitas hidup warga. Meski demikian, tantangan sesungguhnya justru terletak pada tahap implementasi—bagaimana memastikan program berjalan transparan, tepat sasaran, dan tidak tersandera persoalan klasik birokrasi.
Safni menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh proses tersebut. Baginya, keberhasilan ini baru langkah awal dari perjuangan yang lebih besar: memastikan setiap warga Lima Puluh Kota bisa hidup di rumah yang layak, bukan sekadar berteduh.
“Perjuangan belum selesai. Kita akan terus dorong sinergi dengan pemerintah pusat agar lebih banyak program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya(Ken)