Peluncuran MPP Digital Oleh Wakil Presiden, Bukittinggi Jadi MPP Digital Percontohan di Indonesia
padangexpo.com (Bukittinggi)
Pemerintah Republik Indonesia, resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Pada lokus pertama, MPP digital dapat diakses di 21 wilayah kabupaten/kota. Kota Bukittinggi terpilih menjadi pilot project program nasional digitalisasi mal pelayanan publik. Kegiatan ini berlangsung di Istana Wakil Presiden, Selasa (20/06-23).
Peluncuran MPP digital dilakukan Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, serta Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Moeldoko.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi terhadap pengembangan MPP Digital. Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan suatu terobosan dari agenda reformasi birokrasi nasional. Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat, menjadi pola interaksi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat.
“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrian panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan. Kehadiran MPP digital sejalan dengan rancangan RPJMN 2025-2045 terkait transformasi digital,” ujar Wapres.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, mengatakan, Kota Bukittinggi terpilih menjadi pilot project program nasional digitalisasi pelayanan mall pelayanan publik dan Kota Bukittinggi satu dari 21 kota yang ada di Indonesia.
Terpilihnya Kota Bukittinggi sebagai percontohan MPP Digital sebagai bukti komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah resmi meluncurkan MPP Digital pada hari ini, dengan peluncurannya, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih mudah dan cepat diakses masyarakat lewat telepon genggam atau HP,” kata Erman Safar.
21 kabupaten/kota yang menjadi lokus implementasi tahap pertama atau lokus percontohan yakni Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Magetan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang, serta Kota Yogyakarta. (fadhil)
