Pimpin Rakor Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Bupati Suhatri Bur : Rakor Ini Evaluasi Kinerja Untuk Mencapai Tujuan RPJMD yang Ditetapkan

padangexpo.com (Paritmalintang, Padang Pariaman)

Bupati Suhatri Bur pimpin rapat koordinasi (rakor) pejabat pemerintah daerah dengan tema bahasan kinerja perangkat daerah, penanganan stunting, kemiskinan ekstrim, kemajuan investasi dan  penurunan inflasi bertempat di Ruangan Rapat Sekretariat Daerah, Kawasan IKK Parit Malintang, Selasa (5/9).

Selanjutnya Suhatri Bur juga mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam percepatan serapan anggaran DAU dan DAK dan penggunaan produk dalam negeri serta solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rudy Rilis, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, pelaksana kegiatan dan tim evaluasi kinerja dari Bapelitbangda dan Inspektorat.

“Evaluasi internal untuk evaluasi SAKIP, sejauh mana kinerja kita untuk mencapai tujuan RPJMD yang telah ditetapkan secara terukur. Kita juga ingin memastikan roda pemerintahan berjalan dengan rencana dan apabila ada kendala atau hambatan untuk dicarikan solusinya,” kata Bupati Suhatri Bur didampingi Sekda Rudy Rilis.

Dikesempatan itu, satu persatu perangkat daerah ditanya langsung oleh Bupati Suhatri Bur terkait progress pekerjaan fisik dan non fisik. Ia apresiasi Dinas Pekerjaan Umum yang telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan jalan yang bersumber dari DAK dan DAU.

Sekda Rudy Rilis juga membahas penanganan stunting di Kabupaten Padang Pariaman. Ia meminta seluruh anggaran stunting yang ada di perangkat daerah untuk dievaluasi agar dapat langsung dinikmati masyarakat yang berimbas pada penurunan angka stunting.

“Koordinasi intensif dengan seluruh stakeholders, gunakan anggaran lebih banyak untuk memberikan bantuan untuk penurunan stunting,”kata Rudy Rilis.

Sementara itu, Inspektur Hendra Aswara menyampaikan evaluasi kinerja perangkat daerah yang telah dilakukan secara online yang diberi Simak Kinerja atau Sistem Informasi Evaluasi Kinerja. Di dalam aplikasi tersebut telah ada perjanjian kinerja pimpinan perangkat daerah hingga individu. Kemudian realisasi indikator sasaran, program dan output kegiatan yang dievaluasi per triwulan dan tahunan.

“Evaluasi kinerja ini nanti sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment bagi perangkat daerah,” kata Hendra Aswara. (ADP/rl)