Rombongan Study Best Practice Diskominfo dan Wartawan Kota Bukittinggi Anjangsana ke RTV dan Riau Pos

| padangexpo.com (Bukittinggi)

Setelah melakukan kunjungan pertama ke Kabupaten Siak, pada hari kedua Rombongan Study Best Practice Diskominfo dan Wartawan Kota Bukittinggi mengunjungi gedung Rtv dan Riau Pos. Kedatanganrombongan tersebut disambut hangat Direktur Utama PT.Riau Media yang membawahi Riau TV danRiau Pos Ahmad Dardiri, dan didampingi Pimpinan Redaksi Riau TV, Asep Triadi, Program dan Periklanan Bambang Suwarno dan Manager Program Riau TV Sujarno, di Gedung Graha Pena Riau Pos. Jalan Subrantas Pekan Baru. Kamis (16/12).

Kepala Dinas Kominfo Bukittinggi, Novri didampingi Ketua PWI Bukittinggi, Anasrul, menjelaskan, rombongan study best practice Bukittinggi, berjumlah 52 orang. Terdiri dari 42 wartawan media cetak, elektronik dan online serta 10 orang dari Kominfo Kota Bukittinggi.

“Tujuan kami datang ke Rtv, dalam rangka mempelajari bagaimana penguatan layanan media komunikasi. Penguatan yang dimaksud berupa penguatan kompetensi dan juga penguatan kerjasama media masa dengan pemerintah daerah. Sehingga informasi yang didapat dari Rtv ini dapat menjadi masukan positif bagi Pemko dan juga para rekan rekan media yang beraktifitas di Kota Bukittinggi,” ujar Novri.

Dirut Riau Media Ahmad Dardiri menyampaikan, apresiasi dan kehormatan atas kunjungan rombongan study best practice Diskominfo dan rekan-rekan media se-kota Bukittinggi. Untuk budaya aktifitas media di Riau dan Sumatra Barat, memang agak berbeda. Namun, untuk tugas dan fungsi para jurnalis serta kerjasama dengan pemerintah Sumbar, tidak jauh berbeda, hanya saja untuk Riau sudah ada Pergub untuk mengatur kerjasama pemerintah dengan media.

Intinya, bagaimana para awak media harus tetap bekerja profesional, agar menghasilkan karya jurnalistik dan berdampak positif pada pembangunan daerah. Selain itu, wartawan di Rtv memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah daerah.

Sehingga dengan profesional yang tinggi didukung komunikasi yang baik, termasuk dengan pejabat daerah, kerjasama juga dapat terjalin dengan maksimal.

“Termasuk untuk media lainnya, seperti cetak dan online serta radio. Tentunya ada kerjasama dengan pemerintah daerah, sesuai dengan aturan yang berlaku, ada rate nya juga, masuk klasifikasi apa serta sesuai dengan anggaran yang ada di setiap daerah,”ujar Ahmad Dardiri.

Ahmad Dardiri menjelaskan, mekanisme kerjasama dengan pemerintahan acuannya sudah jelas, yaitu mekanisme hukum dalam bentuk Perda dan Perkada yang mengatur eksistensi media di daerah, khususnya yang sudah dilaksanakan pemprov Riau dan beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan aturan yang menjadi payung hukum kerjasama Pemprov Riau dengan media sudah dibuat tahun 2018  berupa Pergub Nomor 30 tahun 2018 dan diperbarui dengan Pergub Riau Nomor 19 tahun 2021.

“Selain itu ada keputusan atau surat edaran kepala daerah, mekanisme lain harus sesuai regulasi disamping verifikasi yang menjadi pra dan syarat kualifikasi media, lengkapi regulasi itu, seperti media lolos verifikasi atau wartawan  lolos Uji Kompentensi Wartawan (UKW). Jadi wartawan harus mematuhi mekanisme itu", kata Ade sapaan akrab Dirut PT.Riau Media itu.

Ahmad Dardiri mengatakan, wartawan selama menjalankan tugas-tugas Jurnalistik akan berhubungan dengan banyak pihak. Jalin komunikasi sebaik mungkin. Demikian juga dengan pejabat pemerintahan. Jangan menyerang pribadi pejabat, kalau mau menyerang, seranglah kebijakan pejabat  apabila kebijakanya tidak berpihak pada masyarakat.”kata Ahmad Dardiri. (fadhil)