Tanah Datar, PE – Terkait rencana pemakaian kantor oleh wartawan Tanah Datar, ketua Rugawa (Rumah Gadang Wartawan) Luhak Nan TuoTanah Datar dengan tegas meminta kepada pemkab Tanah Datar untuk memberikan jawaban terkait pemakaian kantor wartawan Tanah Datar sesuai dengan hasil kesepakatan Mubes Wartawan seluruh Tanah Datar.
Aldoris Almiardi, selaku Ketua Rugawa LNT Tanah Datar menyampaikan bahwa ada beberapa point yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah setempat terkait kesalahpahaman penafsiran rekan-rekan organisasi lain terhadap Rugawa serta kejelasan tentang kantor wartawan Tanah Datar seperti yang sudah disampaikan kepada Bupati dengan surat atas nama Rugawa LNT Tanah Datar. ”
Sekarang kita tinggal menunggu jawaban dari Bupati, sesuai dengan hasil Mubes Wartawan Tanah Datar yang pertama kemarin.
Dan sejak usai mubes 1 Wartawan Tanah Datar, Rugawa LNT sudah menyurati pimpinan daerah beserta perangkatnya untuk dapat memberikan jawaban tentang surat yang sudah diberitahukan.” Ujar Dodoy panggilan sehari-harinya, Kamis 13/2/2020.
Ada beberapa point yang di sampaikan Rugawa LNT TANAH DATAR kepada Pemkab Tanah Datar, antara lain :
- Apa yang dilakukan oleh wartawan Tanah Datar membentuk wadah Rugawa LNT tidak lain hanya untuk menyatukan hubungan silahturahmi sesama pekerja pers yang bertugas di Tanah Datar.
- Pembentukan Rugawa LNT terlahir dari komunikasi dengan bupati saat coffee morning jika bekas balai wartawan diperuntukan rumah bagi seluruh wartawan Tanah Datar.
- Kami dari Rugawa LNT menyesali sikap kawan kawan yang tergabung di PWI yang salah menafsirkan keberadaan wadah ini. Dan gejolak yang ditimbulkan akibat dari tidak komunikatifnya pimpinan PWI di Tanah Datar yang tidak bisa merangkul sesama pekerja pers.
- Perlu kami luruskan apa yang berkembang di PWI Provinsi, jika kami wartawan di Tanah Datar tidak pernah membuat “gate” atau perselisihan dengan PWI, yang selama ini terjadi adalah miss komunikasi antara ketua PWI dengan rekan rekan wartawan Tanah Datar.
- Melihat dari lahirnya Rugawa LNT juga termotifasi dari lahirnya BPC Bukittinggi, IKW Kota Padang dan Balai Wartawan Luhak 50 Kota yang juga di isi oleh seluruh anggota organisasi pers termasuk PWI didalamnya.
- Kami minta pemkab Tanah Datar segera menjawab surat yang sudah disampaikan oleh Rugawa LNT , dan tegas dalam menentukan sikap, agar konflik tentang rencana pemakaian kantor yang direhap kemarin dapat dipergunakan oleh wartawan Tanah Datar.
” Sekarang kita tunggu saja jawaban dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, semoga kedepannya Rugawa LNT Tanah Datar dan organisasi wartawan lainnya yang ada di Tanah Datar bisa bersinergi dan membangun Tanah Datar menuju yg lebih baik lagi dan tetap menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah dan instansi lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan,” lanjut Dodoy.(Dwi)
