Wako Zulmaeta Gaspol Layanan Dasar: Sampah, Jalan, hingga Rumah Layak Huni Jadi Ujian Kinerja OPD
padangexpo.com // Payakumbuh
Zulmaeta mengirim sinyal tegas kepada seluruh jajaran: tak ada lagi ruang bagi pelayanan yang lamban dan reaktif. Dalam dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi Triwulan I 2026 di Aula Josrizal Zain, Senin (06/04/2026), Wali Kota menempatkan penyelesaian persoalan layanan dasar sebagai tolok ukur utama kinerja pemerintah.
Di hadapan Wakil Wali Kota Elzadaswarman dan Sekretaris Daerah Rida Ananda, Zulmaeta menyoroti persoalan sampah yang dinilai tak boleh lagi menjadi keluhan publik.
“Masalah sampah harus segera selesai. Jangan ada lagi keluhan masyarakat. Sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua,” tegasnya—menggarisbawahi bahwa disiplin layanan adalah wajah pemerintah di mata warga.
Tak berhenti di situ, ia juga menekan percepatan penanganan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari: jalan, irigasi, dan drainase. Zulmaeta menolak pola kerja menunggu laporan.
“Jangan sampai ada keluhan soal jalan berlubang. Kita akan cek langsung ke lapangan. Kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama,” ujarnya tajam.
Pendekatan proaktif menjadi garis kebijakan yang tak bisa ditawar. Zulmaeta menuntut seluruh perangkat daerah bergerak sebelum keluhan muncul, bukan setelah tekanan publik datang. Targetnya jelas: menjaga tingkat kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang sigap dan terukur.
Di sektor perumahan, ia bahkan memasang target ambisius—menghapus rumah tidak layak huni selama masa jabatannya. Sementara di sektor perdagangan, percepatan pembangunan pasar menjadi fokus, termasuk pembangunan Pasar Tradisional Ibuh Barat dan rencana pembongkaran Pasar Blok Barat demi akselerasi pembangunan.
Namun, dorongan percepatan ini tidak dilepas tanpa kontrol. Zulmaeta menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar target tidak menumpuk di akhir tahun—penyakit klasik birokrasi yang kerap berujung pada kinerja semu.
“Target harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan menunggu akhir tahun. Kita ingin hasil maksimal melalui proses yang terukur,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara adalah mesin utama pembangunan. Tanpa kinerja optimal ASN, arah pembangunan akan kehilangan tenaga dorong.
“ASN ini ibarat mesin. Kalau mesinnya tidak berjalan baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Kita butuh komitmen, inovasi, dan kolaborasi,” ujarnya.
Zulmaeta bahkan membuka ruang bagi seluruh OPD untuk mengajukan gagasan, dengan jaminan bahwa ide yang sesuai regulasi akan ditindaklanjuti—sebuah sinyal bahwa inovasi kini bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menekankan pentingnya sinkronisasi lintas perangkat daerah. Ia mengingatkan, ego sektoral hanya akan melahirkan kebuntuan kebijakan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari bekerja sama, catat yang dikerjakan dan kerjakan yang dicatat. Tanpa sinkronisasi, rencana hanya akan jadi dokumen,” tegasnya.
Sekda Rida Ananda menjelaskan, dialog kinerja ini diikuti 31 kepala perangkat daerah sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja ASN—mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi Triwulan I ditargetkan rampung paling lambat 15 April 2026.
Forum ini, menurutnya, bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ruang uji bagi capaian nyata, kebutuhan sumber daya, hingga hambatan yang dihadapi OPD di lapangan.
“Hasil dialog akan menjadi bahan perbaikan SKP dan peningkatan kinerja ke depan,” pungkasnya.
Dengan tekanan yang kian terbuka dan target yang kian konkret, satu pesan mengemuka dari Balai Kota Payakumbuh: pelayanan publik bukan lagi soal prosedur, tetapi soal keberanian menuntaskan masalah(Ken)