Wali Kota Jawab Pertanyaan Fraksi Terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021

Wali Kota Jawab Pertanyaan Fraksi Terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021

| padangexpo.com (Bukittinggi)

DPRD  Kota Bukittinggi kembali melanjudkan rapat paripurna hari ketiga dengan agenda Jawaban Wali Kota terhadap Laporan Pertanggung-jawaban APBD Kota Bukittinggi Tahun 2021,  di ruang sidang DPRD, Kamis (09/06-22).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota, unsur Forkopimda, segenap anggota Dewan, Asisten Pemko, Kepala SOPD, Camat, Lurah dan tamu undangan lainnya, dengan tetap menerapkan Prokes.

Wali Kota Bukittinggi yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Manferdi menjelaskan, beberapa pertanyaan yang disampaikan Fraksi, diantaranya, untuk masalah BTC, Pemko telah meminta Legal Opinion kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi, untuk selanjudnya menjadi  landasan hukum dalam mengambil tindakan tegas dan pasti pada pihak BTC, sehingga aset ini dapat memberikan kontribusi bagi pendapat asli daerah. Diharapkan pada tahun 2022 ini sudah ada penyelesaian masalah terkait persolan BTC.

Kemudian, masalah Silpa yang cukup tinggi, setara dengan 16,97 ℅ dari total APBD, dimana SILPA disebabkan masih terdapat nya dalam kas daerah sisa dana cadangan pembangunan RSUD sebesar Rp 31 miliar lebih.

Penjelasan faktor-faktor penyebab SILPA , kami sepakat untuk dijelaskan secara rinci dalam rapat-rapat pembahasan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Daerah.

Tentunya kita harus memperhatikan Potensi Pajak Daerah, Realisasi tahun pajak sebelumnya, tingkat perekonomian, indeks harga berlaku dan PDRB, meningkatkan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

Tidak tercapainya retribusi Pasar grosir dan atau pertokoan terjadi karena regulasi yang mengatur retribusi pasar atas belum tersedia.

Mengenai realisasi Belanja Tidak Terduga(BTT) yang sebesar 1, 8 Miliar atau 10.44% dari anggaran sebesar 17 miliar lebih, dapat dijelaskan bahwa BTT ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis perbelanjaan  lainnya, ” jelas Marfendi. (fadhil)

BACA JUGA :  Tinjau Beberapa Posko Jelang Pergantian Tahun, Ini Himbauan Bupati Tanah Datar