padangexpo.com// Padang Panjang
Pemerintah Kota Padang Panjang kembali melakukan perombakan strategis di tubuh birokrasi. Sebanyak 10 pejabat eselon II resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota, sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta mempercepat realisasi program prioritas daerah.
Pelantikan ini menandai langkah serius pemerintah daerah dalam melakukan penataan ulang posisi-posisi strategis, khususnya pada sektor pengawasan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia.
Adapun pejabat yang dilantik yakni I Putu Venda sebagai Asisten Pemerintahan Setdako, Ferino Romiko sebagai Inspektur Daerah, Zetrial sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Zia Ul Fikri sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
Sementara itu, pada sektor teknis dan pelayanan publik, Delfianto dipercaya memimpin Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH), Busmar Chandra menjabat Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), drh. Varia Marvis sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispantan), serta Januardi sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK).
Di bidang transformasi digital dan layanan dasar masyarakat, Harry Rizka Perdana dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sementara dr. Sonya mengemban amanah sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk penegasan tanggung jawab untuk menghadirkan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil. Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja cepat, membangun koordinasi lintas sektor, serta mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
“Tidak ada lagi ruang untuk bekerja biasa-biasa saja. Jabatan adalah amanah dan harus dibuktikan dengan kinerja nyata,” tegas Wali Kota.
Pelantikan ini dinilai krusial karena berlangsung di tengah tuntutan efisiensi anggaran, percepatan digitalisasi layanan pemerintahan, serta penguatan pengawasan internal. Publik pun menanti, sejauh mana para pejabat baru mampu menerjemahkan kepercayaan tersebut menjadi perubahan konkret, bukan sekadar pergantian nama dalam struktur birokrasi.(Yaldi)
