padangexpo.com // Payakumbuh
Pemerintah Kota Payakumbuh memproyeksikan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp789,21 miliar. Di tengah ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer, Pemko menempatkan penguatan kemandirian fiskal, transformasi sosial ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai arah utama kebijakan anggaran.
Rancangan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 di Gedung DPRD Payakumbuh, Senin (14/9/2026).
Elzadaswarman menegaskan, RAPBD 2027 tidak boleh berhenti sebagai deretan angka dalam dokumen anggaran. APBD harus menjadi instrumen yang mampu menggerakkan pembangunan dan menghadirkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Rancangan APBD yang kita bahas pada hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah di tahun 2027. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota yang akrab disapa Om Zet tersebut.
Secara rinci, proyeksi pendapatan Rp789,21 miliar terdiri atas Pendapatan Transfer Rp619,16 miliar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp170,04 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan tantangan fiskal Payakumbuh masih cukup besar. Porsi transfer mencapai mayoritas pendapatan daerah, sehingga peningkatan PAD menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah untuk memperkuat ruang fiskal di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Target PAD 2027 bersumber dari Pajak Daerah Rp49,02 miliar, Retribusi Daerah Rp97,52 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp13,77 miliar, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp9,72 miliar.
Pemko menegaskan, peningkatan PAD tidak akan ditempuh dengan sekadar menaikkan beban masyarakat dan pelaku usaha.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan. Upaya ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” tegas Elzadaswarman.
Untuk memperlebar basis penerimaan, sejumlah sektor potensial akan terus didorong, mulai dari UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata hingga BUMD. Digitalisasi pembayaran dan pemutakhiran basis data wajib pajak juga menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan.
Belanja Tembus Rp834 Miliar
Di sisi belanja, Pemko Payakumbuh memproyeksikan Belanja Daerah sebesar Rp834,05 miliar.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi Rp719,46 miliar, Belanja Modal Rp112,58 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp2 miliar.
Dengan pendapatan Rp789,21 miliar berbanding belanja Rp834,05 miliar, RAPBD 2027 mencatat defisit Rp44,83 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp44,83 miliar. Dengan skema tersebut, pembiayaan neto diproyeksikan berimbang dan tidak menyisakan SiLPA pada akhir tahun anggaran 2027.
Terpisah, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Seluruh jajaran Pemko diminta memastikan anggaran mengikuti program prioritas dan setiap belanja menghasilkan manfaat yang sepadan.
Prinsip money follows program dan value for money menjadi pijakan utama dalam mengarahkan setiap rupiah belanja daerah.
Pesannya jelas: APBD bukan sekadar soal seberapa besar uang dibelanjakan, tetapi seberapa kuat anggaran tersebut mengubah kualitas kehidupan masyarakat.
Elzadaswarman berharap pembahasan RAPBD 2027 antara eksekutif dan legislatif berlangsung terbuka, konstruktif, serta tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. ( Ken)
