Tak Bisa Kendalikan Keuangan Negara, Pakar INDEF Juluki Pemerintahan Jokowi ‘Raja Utang’
Jakarta (padangexpo.com)
Prof. Didik Rachbini selaku Pakar ekonomi alias ekonom dari Institute for Developmet of Economics and Finance (INDEF) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘Raja Utang’ lantaran tidak bisa mengendalikan keuangan negara.
Meskipun telah dibantu oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, namun Presiden Jokowi tetap membiarkan utang terus menumpuk dan tak kunjung diantisipasi. Inilah yang membuat Prof. Didik Rachbini memberi gelar ‘Raja Utang’ kepada Presiden Jokowi.
Prof. Didik Rachbini menuding pemerintahan Presiden Jokowi mulai ‘ugal-ugalan’ dalam mengontrol keuangan negara sejak 2019, menjelang periode kedua Presiden Jokowi yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju.
Sebagaimana dilansir dari Galamedianews.com dalam artikel “Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ekonom Senior INDEF Juluki Pemerintahan Jokowi sebagai Raja Utang“, Presiden Jokowi sudah terlalu banyak menyembunyikan utang.
Hasilnya sungguh menakjubkan, utang terus membengkak gara-gara pemerintahan Presiden Jokowi nyaris tidak dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Pemerintah ugal-ugalan. Sejak 2019 zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk tidak pernah dikendalikan,” ujarnya dalam diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju (PIM) bertajuk ‘Outlook 2021: National Economic Outlook’, Kamis 14 Januari 2021.
“Ini disembunyikan Rp 921,5 triliun, tidak dibahas di DPR, tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun SBN (Surat Berharga Negara). Sedangkan Rp 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo,” ungkapnya.
“Negara ini makin otoriter, pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan hingga Rp 1530,80 triliun. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR, senyap,” imbuhnya.
Atas dasar itu, Didik menyatakan bahwa rezim Jokowi pantas disebut sebagai pemerintahan yang menjadi raja utang.
“Jadi, Jokowi ini raja utang, pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang,” tegasnya.
Mirisnya, kondisi tersebut tidak bisa diubah oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan seakan kehabisan akal untuk membereskan beban negara yang yang kunjung selesai tersebut.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti, ini bukan tidak ngerti. Tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Jadi kalau kita kritik dia marah-marah, salah dia,” ujar Didik.
Selain Didik, narasumber lain yang hadir secara virtual di antaranya Managing Director PEPS, Anthony Budiawan; jurnalis senior sekaligus mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan; ekonom Rizal Ramli; pengamat AEPI, Salamudin Daeng; Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Philips K Widjaya; dan Ketua Umum DN-PIM, Din Syamsuddin. (NP/BAL/Red/Galamedia News)